Sayangnya, banyak kritik di media sosial kini lebih mirip lemparan batu dari balik semak. Akun-akun palsu berseliweran, menyerang kebijakan, memfitnah pejabat, atau menyebar rumor tanpa dasar yang jelas. Kritik seperti ini bukan membangun, tetapi menghancurkan kredibilitas diskursus publik. Di sisi lain, pembela-pembela pemerintah yang juga anonim kerap hadir dengan komentar berlebihan, menyanjung, bahkan membungkam kritik sehat dengan serangan pribadi.
Fenomena ini melahirkan atmosfer debat yang tidak sehat. Alih-alih menjadi ruang adu gagasan, media sosial berubah menjadi ladang pertempuran antara akun-akun hantu yang hanya memperkeruh air tanpa pernah mau basah. Demokrasi yang mestinya jadi sarana mencerdaskan publik malah dikotori oleh mereka yang takut menampakkan wajah sendiri.
Kepalsuan yang merusak ruang publik,
dalam teori komunikasi publik, kepercayaan terhadap pembicara sangat menentukan efektivitas pesan. Tanpa identitas yang jelas, sulit untuk menilai integritas, kepakaran, atau niat dari seseorang yang menyampaikan opini. Akun-akun anonim menghilangkan kemungkinan dialog yang sejati. Bagaimana mengkritik, tapi melihat serangan-serangan tajam dari akun palsu, bisa jadi takut bersuara. Begitu pula pejabat yang ingin menjelaskan kebijakan dengan terbuka, bisa menjadi enggan jika ruang digital dipenuhi fitnah dan buzzer.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
