Opini  

Jokowi dan Kekuasaan Jawa

FlobamoraNews

Flobamora-news.com –           Dalam tulisannya di harian ini, Seno Gumira Ajidarma mengkhawatirkan ungkapan Presiden Joko Widodo dalam bahasa Jawa, seperti “Lamun sira sekti, aja mateni; Lamun sira pinter, aja minteri” dan “Lamun sira banter, aja mbanteri”, sebagai bentuk arogansi politik-kultural (Koran Tempo, 2 Agustus 2019). Kekhawatiran Seno ini muncul mengingat pada masa Orde Baru Soeharto sering menggunakan kata Jawa seperti “gebug” untuk membungkam musuh-musuh politiknya yang akan bertindak “inkonstitusional”. Saat itu, kata “gebug” menjadi ancaman terselubung, semacam tindakan preventif agar lawan politiknya mengurungkan niatnya.

Baca Juga :  Aksi Heroik Satgas Tinombala Selamatkan Ibu Melahirkan dan Bayinya

Sayangnya, kekhawatiran itu tidak dibarengi dengan analisis yang melihat struktur politik saat ini yang sudah berubah setelah kejatuhan Soeharto oleh gerakan reformasi. Struktur politik otoriter Orde Baru memungkinkan Soeharto menjalankan model kepemimpinan dan kekuasaannya bergaya seperti raja-raja Mataram, dengan kejawaan sebagai basis legitimasi politik sekaligus kultural (Anderson, 1984; Moertono, 1985). Meski ada pemilihan umum setiap lima tahun sekali, semua itu adalah politik “seolah-olah” demokratis.

Dalam kekuasaan Jawa, seorang pemimpin atau raja perlu menjaga wibawa dan karismanya. Ia diharuskan memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Raja Jawa juga dipercaya sebagai titisan dewa yang suci. Rakyat yang dianggap hina harus menjauh atau dilarang menatap, apalagi berdialog dengan raja, karena akan mencemari kesuciannya. Kekuasaan dimaknai sebagai suatu kekuatan energi yang dimiliki raja-raja serta bersifat konkret, homogen, dan tetap, termasuk benda-benda yang dianggap keramat atau sakti.

Baca Juga :  Jokowi: Tahun 2025 di Seluruh Indonesia Sertipikat Tanah Akan Diselesaikan

Soeharto jelas mempraktikkan model kekuasaan raja-raja Jawa yang terpusat pada dirinya dan membuat rakyat takut akan kekuasaannya. Budaya Jawa dijadikan legitimasi kultural Soeharto untuk melestarikan kekuasaannya selama 32 tahun.

Hal ini berbeda dengan Jokowi. Dukungan rakyat terhadapnya bukan berasal dari rasa takut, melainkan rasa aman dan kesamaan yang dibentuk Jokowi. Popularitasnya melambung karena dinilai memahami penderitaan rakyat secara nyata. Jokowi menjadi legitimate bukan karena tindakan represi atau rasa takut akan kekuasaannya.

Tulisan ini berasal dari redaksi