Beranda Ekonomi Bisnis Orasi Masyarakat Miskin di Perbatasan RI-RDTL

Orasi Masyarakat Miskin di Perbatasan RI-RDTL

613
0

Desa Perbatasan dan Semangat Membangun dari Pinggiran

Sejak masa Kepemimpinan Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden Republik Indonesia, terus terang, berbagai prestasi demi prestasi telah ditunjukkan. Beberapa hal dalam program prioritas Nawacita sedang dan telah diwujudkan. Sementara beberapa hal lainnya sudah digarap tetapi belum terlihat.

Beberapa program prioritas yang tampak sudah dijalankan seperti upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis; Bersama Kabinet membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Membangun Indonesia dari pinggiran ini telah memberikan dampak pembangunan yang signikan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan yang telah dilakukan di wilayah Perbatasan RI-RDTL seperti PLBN Motaain yang sangat megah pembangunannya di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur, pembangunan bendungan Rotiklot, pembangunan jalan dari Motaain ke arah Kecamatan Kakuluk Mesak, dan yang menarik lagi adalah pembangunan jalan Sabuk Merah sepanjang 85 Km dari total 179,99 telah diselesaikan dengan tepat waktu dan direncanakan akan dirampungkan pada tahun 2020, serta pembangunan 31 jembatan dari total 44 jembatan yang akan dibangun tuntas di tahun 2020 ini.

Dengan dibangunnya jalan dan jembatan tersebut masyarakat perbatasan dapat memudahkan mendistribusikan hasil panen dan meningkatkan skala prioritas. Kemanfaatan yang sangat istimewa adalah jalan sabuk merah tersebut melewati destinasi wisata Fulan Fehan di Kecamatan Lasiolat, sehingga para wisata yang berkunjung dengan sangat mudah menggunakan jalan sabuk merah tersebut.

Sementara itu, Jalan Sabuk Merah sebagai jalan paralel perbatasan antar kecamatan dan desa, seperti di Kecamatan Raihat menuju Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan hingga Kecamatan Nanaetdubesi. Ketiga Kecamatan tersebut terdapat PLB yang sudah disepakati namun hingga 2020 ini belum ada pembangunan yang merujuk kawasan khusus seperti PLB Turiskain di Kecamatan Raihat, PLB Dilumil di Kecamatan Lamaknen, dan PLB Lakmaras di Kecamatan Lamaknen Selatan. Pembangunan yang terlihat adalah Pos Penjagaan dari Polri dan TNI dan Kantor Imigrasi namun bangunan tersebut masih sangat sederhana tidak seperti di PLBN Motaain.

Sesungguhnya, ada paradox kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat desa-desa sepanjang Jalan Sabuk Merah seperti di Desa Lamaknulu dan Desa Makir seperti akses jalan menuju PLB Dilumil yang sangat memprihatinkan.

Masyarakat Dilumil adalah masyarakat dari Desa Makir dan Desa Lamaksenulu. Dari area Sabuk Merah menuju ke arah Dilumil, kita akan mendapati sebuah kampung kecil bernama Teigolo yang berpenghuni sekitar 20-an KK. Sementara itu, di Dilumil memiliki jumlah penduduk kurang lebih 160-an KK.

Perkampungan Dilumil dan Teigolo ini adalah kawasan Perbatasan yang diabaikan Jalan Sabuk Merah Perbatasan. Selain itu, tidak adanya jaringan listrik dan air bersih membuat masyarakat di daerah tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Tak khayal bila konflik horizontal sering terjadi.

Untuk kebutuhan air bersih, masyarakat Dilumil mengambil dari saluran irigasi dan sungai Malibaka yang menjadi Zona Netral RI-RDTL. Sedangkan, masyarakat Teigolo mengambil air di Builalu yang berjarak sekitar 6 -8 Km

Di Perkampungan Dilumil terdapat puskesmas pembantu yang selama melayani masyarakat dari kedua kampung itu. Selain itu, terdapat sebuah sekolah dasar. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hingga saat ini, belum ada kebijakan, baik dari pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat di daerah tersebut.

Selain di dua kampung itu, Jalan Sabuk Merah Perbatasan yang menghubungkan Desa Makir dan Desa Mahuitas, terdapat beberapa titik kerusakan karena longsor. Kondisi ini apabila tidak diperhatikan, maka akan semakin parah dari kedua titik bencana alam tersebut.

Sementara itu, Dusun Holpara, Desa Fulur yang sejak dulu mengeluh mengenai jalan dan jaringan listrik pun mengalami hal yang sama seperti masyarakat Dilumil. Masyarakat Holpara, Dilumil dan Teigolo merasa seakan dianaktirikan karena tidak dilalui Jalan Sabuk Merah Perbatasan, padahal berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.

Penulis menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan Negara merupakan tanggung jawab pemerintah pusat di mana strategi dan perencanaan pembangunan langsung oleh kewenangan kementrian-kementrian teknis yang melaksanakan urusan penataan kawasan khusus seperti Pos Lintas Batas dan sebagainya. Selain itu, membangun bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Belu, melalui instansi terkait lainnya guna bersama-sama bantu memfasilitasi dalam lingkup kewenangan dan fungsinya sebagai daerah otonom.

Sementara dusun-dusun yang berada dilingkup pemerintahan desa maka menjadi urusan lembaga desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan RPJMDes yang ditetapkan.

Fungsi keberadaan lembaga desa adalah kewajiban melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa setempat sejauh dalam koridor peraturan yang melekatnya. Apabila kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut tidak diwujudkan, tentu akan memberikan berbagai dampak seperti adanya kesenjangan sosial dan juga ketimpangan sosial. Dengan demikian, maka pada akhirnya kehidupan masyarakat tersebut akan tetap berada dalam serba kekurangan dan terlilit oleh jangkar kemiskinan, serta kesenjangan ekonomi antar wilayah pun akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Penulis juga menyimpulkan bahwa kesenjangan ekonomi antara wilayah sesungguhnya telah bersejarah dalam hal pemerataan pembangunan di negeri ini apalagi daerah di NTT. Masih menjadi paradox pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dibanding dengan daerah-daerah di Jawa dan sebagainya sangat timpang.

Terhadap kondisi ini penulis memberikan solusi bahwa upaya mengatasi kesenjangan sosial dan ketimpangan sosial dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan, pelestarian kultur dan kearifan lokal yang dimiliki setiap wilayah. Dengan model pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat keluar dari berbagai fakta sosial seperti kemiskinan yang melilit kehidupan masyarakat di Kabupaten Belu, Wilayah Perbatasan RI-RDTL.

Proyeksi Orasi Masyarakat perbatasan dengan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah di Indonesia

potret Kemiskinan Masyarakat Perbatasan RI-RDTL

Kesenjangan ekonomi antar wilayah sejak orde baru sampai dengan orde reformasi masih terus terjadi. Sekalipun upaya kebijakan terus dilakukan untuk menurunkan disaparitas antar wilayah, namun kesenjangan wilayah masih saja terjadi.

Kesenjangan ini berkaitan dengan strategi pembangunan Indonesia yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi sejak masa orde baru. Sasaran pembangunan diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi, namun tidak memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Walaupun aspek pemerataan sempat mendapatkan perhatian ketika urutan prioritas trilogi pembangunan diubah dari pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas pada Pelita II (1974-1979) menjadi pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas dari pada Pelita III (1979-1984), namun inti tumpuan pembangunan Indonesia tetap saja pertumbuhan growth bukan equity. Dalam praktiknya, pemerintah hanya menetapkan target tingkat pertumbuhan yang hendak dicapai, namun tidak menetapkan target mengenai tingkat kemerataan, (Dumairy, 1996).

Kesenjangan sosial adalah keadaan tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan cukup mencolok. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah sangat tinggi.

Kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial adalah masalah besar bagi negara Indonesia. Dari setiap periode pemerintahan belum bisa mengatasi akar masalah dari kesenjangan ini.

Akar permasalahan dari kesenjangan ini adalah tidak meratanya pendapatan dari setiap warga negara Indonesia di setiap daerah dan pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain munculnya fatalisme, tingkat aspirasi, rendahnya kemauan mengejar sasaran, kurang melihat kemajuan pribadi, perasaan ketidakmampuan, dan perasaan untuk selalu gagal.

Pembangunan di Indonesia harus diakui masih terkonsentrasi dan berpusat di pulau Jawa. Terlebih pembangunan dan ketersediaan infrastruktur masih mendominasi, dengan harapan akan dapat memperluas hasil pembangunan di Indonesia.

Studi Bank Dunia (2015) menunjukkan bahwa pada periode 2001-2014, masyarakat yang merupakan 10% termiskin di Indonesia mengalami penurunan pendapatan sekitar 20%. Sementara 10% terkaya mengalami kenaikan pendapatan sekitar 60%. Yang miskin menjadi kian miskin dan yang kaya makin kaya.

Memperkuat Akses Pemerataan Pembangunan

Ribuan warga Kota Dili antre dalam pelaksanaan penentuan pendapat di Timor Timur, Senin (30/8/1999).

Sejak tahun 1980-an sampai dengan sekarang, masih diwarnai perdebatan ekonomi yang menyatakan bahwa masyarakat harus memilih atau mendahulukan pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya mengurangi kesenjangan? Namun, tidak sedikit studi yang menyatakan bahwa mengurangi kesenjangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kondisi di Indonesia menghadapi kesenjangan tajam antara kota dan desa khususnya di daerah terpencil, pegunungan, dan pulau kecil.

Studi menemukan bahwa di kota terdapat 8% masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan dan 7% untuk pendidikan. Namun, di perdesaan angkanya melonjak ke 41% dan 40%.

Bayangkan bila kita tinggal di salah satu dari 2.519 desa terpencil yang belum tersambung listrik. Kelas di sekolah tanpa lampu dan anak kecil tidak bisa belajar di malam hari. Lantaran kesulitan air bersih, banyak waktu akan dihabiskan untuk mengangkut air dari sungai terdekat yang belum tentu bersih.

Begitu pula masyarakat dengan perkampungan Teigolo, Dilumil, dan Holpara. Sebuah fakta sosial dalam akses yang tidak merata dalam akses memperkuat pembangunan di negeri ini. Anak yang selama balita terjangkit penyakit infeksi akibat air tidak bersih terancam terganggu pertumbuhannya sehingga ketika dewasa sulit menjadi warga yang produktif.

Saat ini proporsi anak di Indonesia yang terhambat pertumbuhannya lebih dari dua kali lipat Malaysia dan Thailand. Bila tidak ada perubahan, kemiskinan itu diwariskan ke generasi berikutnya.

Kebalikan dengan itu, anak-anak di kota memiliki akses luas ke layanan pendidikan, kesehatan, dan internet sehingga lebih siap bersaing. Tidak heran di awal tahu 2020 ini trent dibicarakan dan fokus untuk penanganan masalah kesehatan yakni stunting yang terjadi di Masyarakat Belu pada umumnya.

Oleh sebab itu, mengurangi kesenjangan tidak bisa dipisahkan dari membangun desa sehingga lingkaran setan kemiskinan bisa diputus.

Jaringan listrik yang saat ini belum menjangkau 100% bagi masyarakat menjadi salah satu hal yang signifikan dalam hal menaikkan kesejahteraan dan kesempatan penduduk desa.

Karena itu, berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan Perbatasan RI-RDTL merupakan suatu fakta sosial yang segera ditindaklanjuti secara terpadu, terorganisir, dan terkoordinasi secara dini. Sebab kehidupan masyarakat dan pembangunan di kawasan perbatasan merupakan wujud parameter pembangunan Pemerintah NKRI di mata internasional.

Membangun Kawasan Perbatasan, menurunkan Angka Kemiskinan

Megahnya PLBN Motaain

Perbedaan pandangan dari setiap ahli tentang kemiskinan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena data dan metode penelitian yang berbeda, tetapi justru terletak pada latar belakang idiologisnya.

Menurut Weber (Swasono,1987), ideologi bukan saja menentukan macam masalah yang dianggap penting, tetapi juga mempengaruhi cara mendefenisikan masalah sosial ekonomis, dan bagaimana masalah sosial ekonomi itu diatasi.

Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial ekonomi, tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya.

Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme (Swasono, 1987). Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan.

Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi. Menurut Oscar Lewis (1983), orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi.

Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit.

Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan. Mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif, dan kreatif.

Sementara Philips dan Legates (1981) mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cenderung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung, dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Kedua, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya.

Ketiga, kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat.

Keempat, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya.

Penulis menyimpulkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Belu sesungguhnya sangat kompleks. Sebagai fakta sosial dan terjadi perubahan sosial berakibat pada tingginya ketimpangan sosial yakni kemiskinan.

Fakta tingginya kemiskinan ini timbul karena secara geografis, daerah Kabupaten Belu adalah beriklim tropis, tandus, dan kering.

Faktor lain adalah ledaknya jumlah penduduk akibat pasca eksodus Timor-Timur tahun 1999 yang hingga saat ini belum ditangani secara tuntas. Selain itu, terjadi penyempitan lahan perkebunan dan perumahan serta adanya penguasaan kepemilikan lahan yang digunakan seperti tanah-tanah pemerintah.

Malthus, seorang ahli sosiolog, mengungkapkan bahwa kemiskinan terjadi akibat ledaknya jumlah penduduk di suatu wilayah seperti imigran. Kondisi sosial ini dialami oleh Kabupaten Belu. Sekitar 15 ribu kepala keluarga asal Timor-Timur yang memilih tinggal di wilayah Kabupaten Belu. Banyak hal yang belum mampu diatasi secara baik oleh pemerintah. Mulai dari masalah pemukiman, legitimasi penguasaan lahan bagi masyarakat eksodus hingga kerusakan SDA hukum mampu diatasi dengan maksimal melalui pendekatan kultur, kekeluargaan, dan agama.

Masalah kemiskinan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Segala bentuk partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan kemiskinan di NTT.

Kesimpulan

Penulis saat melakukan penelitian di kampung Dilumil

Tujuan akhir pembangunan nasional suatu negara pada dasarnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabil. Daya beli masyarakat terpelihara, pengangguran teratasi, perbaikan pendapatan ekonomi masyarakat terus menaik, peningkatan pendapatan pajak juga terus membaik sehingga pemerintah dapat mengalokasikan peningkatan program pembangunan dari sektor pajak adalah tujuan utama dari sebuah pembangunan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat lebih merasakan kesejahteraan dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pertumbuhan dianggap mampu menstimulasi dan mempercepat pelaksanaan dan mewujudkan pembangunan.

Akan tetapi, pertumbuhan harus dibarengi dengan penguatan nilai- nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses secara merata kepada masyarakat serta penguatan kelembagaan dan menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.

Pertumbuhan yang berdimensi pemerataan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan pembangunan nasional secara berkelanjutan (sustaiable development).

Pembangunan yang kurang memperhatikan unsur keadilan akan mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial, maka semakin tingginya kemiskinan.

Untuk itu, pemerintah harus mengelola pembangunan dengan memberikan akses dan peluang yang sama kepada semua pihak, termasuk pelaku ekonomi UKM makro dan mikro. Konsentrasi ekonomi kepada kelompok usaha tertentu akan melahirkan disparitas sosial dan kemiskinan. “Negara miskin karena kontribusi miskin daerah sangat tinggi”. Masyarakat bukan saja menjadi obyek pembangunan tetapi juga subyek dari suatu pembangunan tersebut.

Penulis: Dominikus Mau Bele (Mahasiswa Pasca Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here