5. Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi.
Masalah sebenarnya bukan pada konsep OVOP itu sendiri, melainkan pada eksekusinya. Dan pada titik ini, pejabat eselon 3 dan 4 memegang peranan sentral. Mereka adalah tangan pelaksana kebijakan, penggerak dinas, dan jembatan antara visi gubernur dengan realitas rakyat.
Jika pejabat baru yang akan dilantik hanya memaknai jabatan sebagai posisi administratif, maka OVOP akan berhenti sebagai slogan. Namun, jika mereka bertindak sebagai fasilitator perubahan, NTT bisa melihat lonjakan nyata dalam ekonomi desa.
Langkah Konkret yang Harus Ditempuh Pejabat Baru:
1. Membuat peta prioritas 90 hari.
Identifikasi 10 desa atau produk yang paling siap dikembangkan, lalu tetapkan target omzet tambahan yang terukur.
2. Membangun sistem pendampingan UMKM.
Libatkan perguruan tinggi, koperasi, dan asosiasi bisnis untuk memperbaiki kualitas, kemasan, serta izin produk.
3. Menciptakan pasar nyata.
OVOP bukan untuk dipamerkan di stan pameran, melainkan untuk masuk ke rantai pasok nasional dan digital marketplace.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
