Beranda Lintas NTT Menanggapi Protes Para Guru, Anggota Dewan: Rasa Itu Masih Ada!

Menanggapi Protes Para Guru, Anggota Dewan: Rasa Itu Masih Ada!

47
0
Rapat Dengar Pendapat Para Guru Honorer di Ruang Komisi I DPRD Belu

Belu, Flobamora-news.com – Menanggapi protes para guru atas edaran hasil revisi SK 204 Tenaga Kontrak Guru di Gedung DPRD Belu pada, Selasa (8/10/2019), salah seorang Anggota DPRD Belu, Benediktus Halek mengungkapkan bahwa dirinya juga ikut merasakan ketidakadilan yang dialami oleh para guru itu.

Protes terhadap hasil revisi SK 204 Tenaga Kontrak Guru dengan Nomor BKPP.816.2/428/KEP/IX/2019 yang ditandatangani Bupati Belu, Willybrodus Lay tertanggal 30 September 2019 dinilai tidak sesuai dengan data Dapodik terkait lamanya masa kerja.

Tak puas dengan hal tersebut, beberapa orang guru mendatangi Gedung DPRD Belu pada, Selasa (8/10/2019) guna meminta keadilan pada para wakil rakyat.

Para guru yang datang diterima Anggota DPRD Belu, Benediktus Hale, Manek Rofinus, Edmundus Tita, Benedictus Manek, Sari Bere, Melkyaris Lelo, Dewi Arimbi Ballo, Regina Mau Loe, Oscar Haleserens, Marthen Martins Naibuti, Yakobus Nahak di ruang Komisi I DPRD Belu.

Dalam pengaduan tersebut, salah seorang guru SDN Wira Sakti, Octaviani Astuti mengatakan bahwa ada banyak data Dapodik yang direkayasa. Karena itu, tak heran bila munculnya beberapa nama baru.

Selain itu, ada beberapa nama guru dalam SK hasil revisi yang sengaja ditambah lama masa pengabdian untuk dapat diakomodir sebagai tenaga kontrak.

“Nama baru banyak yang muncul, ada beberapa nama yang masa mengabdi dinaikkan,” ungkap Octavian.

Menurutnya, dalam SK lama, namanya ada, sementara SK revisi namanya tidak ada. Padahal, dirinya sudah mengabdi selama 8 tahun 9 bulan berdasarkan data Dapodik.

“Sesuai Dapodik saya 8 tahun 9 bulan. SK lama saya ada nama, SK baru saya tidak ada nama,” bebernya.

Pemerintah dinilainya tak adil dalam merekrut tenaga kontrak guru. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan uji kompetensi dalam perekrutan tenaga kontrak sehingga yang dinyatakan lulus dan memiliki kompetensilah yang akan direkrut.

“Kalau begini, kita uji kompetensi saja biar lebih adil. Siapa yang mampu, dia yang diangkat jadi Teko. Bukan karena kenal, bukan karena lobi,” kesal Octaviani sembari meneteskan air matanya.

Salah seorang Guru SD Tala, Adrianus Mali mengaku kecewa dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah. Dirinya mempertanyakan, mengapa hanya melakukan revisi dan validitas data harus memakan waktu yang lama, pada akhirnya hanya menimbulkan polemik?

“Mengapa buat kami begini? Kami juga anak belu; turunan belu; warga belu!” Demikian tegasnya.

Adrianus mencurigai bahwa tidak adanya transparansi dalam memverifikasi karena adanya kepentingan dari segelintir oknum yang dengan sengaja ingin menyisipkan orangnya di dalam kuota 204 orang tenaga kontrak guru.

“Verifikasi juga tidak transparan. Itu karena mereka ingin sisipkan orang mereka. Terbukti dalam SK revisi ini terjadi kejanggalan. Seperti Sarjana Hukum mengajar anak SD, satu sekolah rekrut guru bahasa inggris sampai tiga orang. Kan Bupati sudah sampaikan kualifikasi dan masa lama mengabdi,” kesal Adrianus.

Adrianus meminta agar bila tidak adanya keadilan dalam perekrutan tenaga kontrak, maka sebaiknya dibatalkan saja karena hanya akan menimbulkan konflik antar guru di sekolah.

“Kalau memang tidak ada keadilan seperti ini, lebih baik dibatalkan, karena hanya akan menciptakan konflik antar guru di setiap sekolah,” pintanya.

Menanggapi berbagai keluhan itu, Anggota DPRD Belu, Manek Rofinus menegaskan bahwa dari pengaduan para guru, kemungkinan ada manipulasi data. Selain itu, data yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat tidak obyektif sesuai Dapodik.

Karena itu, dirinya meminta SK revisi harus dilakukan uji publik sebelum ditetapkan.

Menanggapi pengaduan tersebut, Benediktus Halek mengungkapkan bahwa istrinya adalah seorang tenaga pendidik. Menjadi seorang pendidik bukanlah hal yang mudah. Beban yang mereka emban sangat besar. Karena itulah, mereka dijuluki “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”.

“Jujur… saya sebenarnya sangat merasakan betul tentang apa yang bapak ibu alami saat ini karena istri saya juga adalah seorang guru. Kalau mau dibilang… rasa itu masih ada,” ucap mantan Wakil Ketua I DPRD Belu itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat para guru honorer.

Bene diktus menjelaskan bahwa, saat ini, para pimpinan DPRD Belu sedang bertugas ke luar daerah. Karena itu, Anggota DPRD yang ada hanya bisa menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan itu akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD saat kembali nanti. Selanjutnya, pihak DPRD Belu akan menyampaikan aspirasi itu kepada pihak pemerintah Kabupaten Belu.

“Saat ini, tidak ada pimpinan. Nanti pimpinan kembali, kami akan laporkan dan kita akan undang lagi pemerintah, Bupati dan Dinas teknis untuk menjelaskan lagi,” jelasnya.


Reporter: Ricky Anyan


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here