Beranda Lintas NTT Revisi SK 204 Tenaga Kontrak Guru di Belu Menuai Protes

Revisi SK 204 Tenaga Kontrak Guru di Belu Menuai Protes

72
0

Belu, Flobamora-news.com – Hasil Revisi Surat Keputusan (SK) Tenaga Kontrak 204 Guru yang ditandatangani oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay kembali menuai protes dari beberapa orang guru. Pasalnya, hasil revisi SK yang dibuat masih dinilai tidak sesuai dengan data Dapodik terkait lamanya masa kerja.

Tak puas dengan hal tersebut, beberapa orang guru mendatangi Gedung DPRD Belu pada, Selasa (8/10/2019) guna meminta keadilan pada para wakil rakyat.

Untuk diketahui, revisi SK teko guru secara resmi belum diserahkan dinas teknis, namun copyan SK revisi dengan Nomor BKPP.816.2/428/KEP/IX/2019 yang ditandatangani Bupati Belu, Willybrodus Lay tertanggal 30 September 2019 sudah beredar.

Pantauan media ini, para guru yang datang diterima Anggota DPRD Belu, Benediktus Hale, Manek Rofinus, Edmundus Tita, Benedictus Manek, Sari Bere, Melkyaris Lelo, Dewi Arimbi Ballo, Regina Mau Loe, Oscar Haleserens, Marthen Martins Naibuti, Yakobus Nahak di ruang Komisi I DPRD Belu.

Dalam pengaduan tersebut, salah seorang guru SDN Wira Sakti, Octaviani Astuti mengatakan bahwa ada banyak data Dapodik yang direkayasa. Karena itu, tak heran bila munculnya beberapa nama baru.

Selain itu, ada beberapa nama guru dalam SK hasil revisi yang sengaja ditambah lama masa pengabdian untuk dapat diakomodir sebagai tenaga kontrak.

“Nama baru banyak yang muncul, ada beberapa nama yang masa mengabdi dinaikkan,” ungkap Octavian.

Menurutnya, dalam SK lama, namanya ada, sementara SK revisi namanya tidak ada. Padahal, dirinya sudah mengabdi selama 8 tahun 9 bulan berdasarkan data Dapodik.

“Sesuai Dapodik saya 8 tahun 9 bulan. SK lama saya ada nama, SK baru saya tidak ada nama,” bebernya.

Pemerintah dinilainya tak adil dalam merekrut tenaga kontrak guru. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan uji kompetensi dalam perekrutan tenaga kontrak sehingga yang dinyatakan lulus dan memiliki kompetensilah yang akan direkrut.

“Kalau begini, kita uji kompetensi saja biar lebih adil. Siapa yang mampu, dia yang diangkat jadi Teko. Bukan karena kenal, bukan karena lobi,” kesal Octaviani sembari meneteskan air matanya.

Salah seorang Guru SD Tala, Adrianus Mali mengaku kecewa dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah. Dirinya mempertanyakan, mengapa hanya melakukan revisi dan validitas data harus memakan waktu yang lama, pada akhirnya hanya menimbulkan polemik?

“Mengapa buat kami begini? Kami juga anak belu; turunan belu; warga belu!” Demikian tegasnya.

Adrianus mencurigai bahwa tidak adanya transparansi dalam memverifikasi karena adanya kepentingan dari segelintir oknum yang dengan sengaja ingin menyisipkan orangnya di dalam kuota 204 orang tenaga kontrak guru.

“Verifikasi juga tidak transparan. Itu karena mereka ingin sisipkan orang mereka. Terbukti dalam SK revisi ini terjadi kejanggalan. Seperti Sarjana Hukum mengajar anak SD, satu sekolah rekrut guru bahasa inggris sampai tiga orang. Kan Bupati sudah sampaikan kualifikasi dan masa lama mengabdi,” kesal Adrianus.

Adrianus meminta agar bila tidak adanya keadilan dalam perekrutan tenaga kontrak, maka sebaiknya dibatalkan saja karena hanya akan menimbulkan konflik antar guru di sekolah.

“Kalau memang tidak ada keadilan seperti ini, lebih baik dibatalkan, karena hanya akan menciptakan konflik antar guru di setiap sekolah,” pintanya.

Henderikus Kolo Tes, salah seorang guru SDK Manleten menuturkan bahwa dalam SK pertama, ada nama. Sementara SK yang direvisi, tidak ada nama. Padahal, ia sudah mengabdi selama 9 tahun 9 bulan.

“Saya mengabdi dari 2009 sesuai data Dapodik. Saya sudah ada Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK) dari kementerian. Berarti sudah sah sebagai guru,” jelasnya.

Dalam pengaduan tersebut, terungkap ada beberapa guru yang memeliki NUPTK, tetapi tidak diangkat sebagai Teko dalam SK revisi, padahal pada SK pertama, ada nama mereka.

Para guru yang memeliki NUPTK diantaranya Febriana Ludwina M. Bouk, Maria Aloysia Iki Lesu, Spd, dan Yanti R. K. Anabanu.

Selain itu, kejanggalan dalam SK revisi tersebut seperti ada guru Teko yang diangkat karena sudah 12 tahun mengabdi. Padahal di sekolah tersebut baru 3 tahun didirikan.

Rapat Dengar Pendapat Para Guru Honorer di Ruang Komisi I DPRD Belu

Selain itu, ada beberapa orang yang baru wisuda pada tahun 2015, tapi sudah 10 tahun mengabdi. Ada pula yang sudah berhenti mengajar, tapi ada namanya pada SK hasil revisi.

Menanggapi berbagai keluhan itu, Anggota DPRD Belu, Manek Rofinus menegaskan bahwa dari pengaduan para guru, kemungkinan ada manipulasi data. Selain itu, data yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat tidak obyektif sesuai Dapodik.

Karena itu, dirinya meminta SK revisi harus dilakukan uji publik sebelum ditetapkan.

Bene Halek, sebagai pimpinan sidang saat menerima pengaduan para guru, mengatakan tak banyak menyampaikan tanggapan. Menurutnya, DPRD hanya menerima pengaduan dari masyarakat. Selanjutnya, pihak DPRD Belu akan menyampaikan aspirasi itu kepada pihak pemerintah Kabupaten Belu.

“Saat ini, tidak ada pimpinan. Nanti pimpinan kembali, kami akan laporkan dan kita akan undang lagi pemerintah, Bupati dan Dinas teknis untuk menjelaskan lagi,” jelasnya.


Reporter: Ricky Anyan


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here