Beranda Hukum & Kriminal Terkait Polemik SK Teko, Bupati Belu Minta Baperjakat Tinjau Kembali

Terkait Polemik SK Teko, Bupati Belu Minta Baperjakat Tinjau Kembali

830
0
Bupati Belu, Willybrodus Lay

BELU, Flobamora-news.com –Terkait dengan SK Tenaga Kontrak (Teko) 204 orang guru, Bupati Belu Willybrodus Lay meminta agar Tim Baperjakat untuk meninjau kembali. Hal ini diungkapkannya ketika ditemui di Rumah Jabatan Bupati Belu pada, Sabtu (21/9/2019).

Dikatakan, bahwa dirinya meminta Tim Baperjakat Kabupaten Belu untuk meninjau kembali lantaran ada kejanggalan pada SK Teko tersebut. Menurutnya, SK Teko seharusnya diberikan kepada buru-buru honor sesuai dengan lama mengabdi, bukan sesuai dengan kebutuhan.

Akan tetapi, pada SK Tersebut terdapat beberapa nama yang berada di luar nama-nama yang telah direkomendasikan oleh Inspektorat sesuai dengan hasil verifikasi.

“Saya sudah minta kepada Tim Baperjakat untuk meninjau kembali SK tersebut karena ternyata ada yang janggal dari SK Itu,” ungkapnya.

Dikatakan bahwa akan dilakukan verifikasi ulang oleh Inspektorat dalam waktu dekat.

“Saya sudah minta ke mereka (Inspektorat, red) dan dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan kembali,” ungkapnya.

Terkait dengan peninjauan ini, maka Bupati Belu, Willybrodus Lay dengan sendirinya membatalkan SK yang telah dikeluarkannya tersebut.

“Sesuai aturan, maka saya harus batalkan SK itu agar diverifikasi ulang,” tegasnya.

Untuk diketahui, terkait SK Teko 204 orang guru yang telah dikeluarkan oleh Bupati Belu ini menuai protes dari banyak Guru. Protes dilakukan lantaran ada beberapa nama yang pada awalnya dicantumkan berdasarkan hasil Verifikasi Inspektorat, tapi pada akhirnya nama mereka hilang di tengah proses.

Ada beberapa nama yang tertera dalam SK Teko yang memiliki masa mengajar di bawah guru-guru honor lainnya. Ada pula yang tidak pernah mengajar, tapi namanya pun dicantumkan dalam SK Teko. Hal ini lah yang menjadi mula dari polemik tersebut.

Sebelumnya diberitakan oleh media ini bahwa Tangis Air mata warnai gaduhnya sidang dengar pendapat para guru honorer yang tidak diakomodasi dalam SK Tenaga Kontrak Daerah 204 orang guru di Ruang Sidang DPRD Belu, Selasa (17/9/2019).

Lordes Mau Gusmao, S.Pd Salah seorang guru yang sudah mengabdi selama 9 tahun di SDN Matitis ketika menyampaikan Keresahannya di Gedung DPRD Belu

Lordes Mau Gusmao, S.Pd Salah seorang guru yang sudah mengabdi selama 9 tahun di SDN Matitis Baukoek, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu beberapa kali berusaha meminta kepada pimpinan DPRD untuk menyampaikan unek-unek yang tersendat dalam hatinya. Namun, berkali-kali itu pula Lordes tak dihiraukan forum sidang yang dipimpin Jeremias Manek Seran Junior tersebut. Ia baru diberi kesempatan diakhir persidangan usai pimpinan sidang mengambil kesimpulan sidang.

Dengan sedikit ruang yang ada, Lordes pun meluapkan unek-unek yang ada dalam hatinya. Dengan derai air mata, dirinya mengungkapkan bahwa dari hasil verifikasi Inspektorat Kabupaten Belu sesuai dengan keinginan bupati untuk mengakomudir tenaga pengajar sesuai dengan lamanya mengabdi, namanya tertera dalam daftar 204 orang guru. Namun, dalam perjalanan waktu, namanya hilang bagai ditelan bumi saat SK Kontrak diterbitkan. Dikatakan bahwa dirinya bahkan sudah memasukkan berkas sejak tanggal 15 Januari 2019 silam.

“Saya sudah mengajar selama 9 tahun di SDN Matitis. Saya juga sudah memasukkan berkas sejak 15 Januari 2019. Tapi, saya dengar kembali, ada yang bilang kalau dari SDN Matitis tidak ada jatah. Ahhh… tidak ada jatah bagaimana? Sejak awal nama saya adam kok tiba-tiba nama saya tidak ada saat SK diterbitkan?” Demikian ujarnya dengan berlinang air mata.

Lordes menuturkan bahwa dirinya merasa puas bila yang diakomudir dalam 204 orang Guru Tenaga Kontrak itu adalah mereka yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas. Namun, kenyataannya ada banyak guru yang diakomudir dalam tenaga kontrak tersebut adalah anak-anak yang waktu dirinya menjadi guru, mereka masih sekolah. Hal inilah yang membuat dirinya tak puas dengan keputusan yang diambil Bupati Belu.

“Saya merasa puas ketika tahu ada beberapa nama guru yang dicantumkan dalam SK Tenaga Kontrak Daerah yang ternyata adalah senior saya dalam mengabdi sebagai guru. Tapi, ternyata ada anak yang masuk sebagai tenaga kontrak, padahal waktu saya jadi guru, mereka masih sekolah. Itulah yang membuat saya datang menuntut keadilan di sini”, tuturnya dengan nada meninggi sembari mendapat tepukan tangan dari para guru yang hadir.

Untuk diketahui, pada tanggal 28 Mei 2019, Kepala Inspektorat Belu dan BPKP dipanggil Bupati Belu untuk membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu untuk melakukan Verifikasi data terkait dengan lamanya waktu mengabdi para guru honorer. Verifikasi ini berjalan agak lambat dikarenakan libur panjang pada sekolah.

Kepala Inspektorat Belu, Iwan Manek mengungkapkan bahwa Inspektorat melakukan Verifikasi berdasarkan: masa kerja, surat keterangan mengabdi dari kepala sekolah, SK Kepala Sekolah, absensi, Sertifikat PPG, Wawancara kepada para guru senior, dan beberapa hal lainnya.

Menurut Iwan, dari hasil verifikasi yang dilakukan, maka didapatkan 225 orang guru honorer dengan lama mengabdi 7 sampai 19 tahun. Karena itu, dari 1-6 tahun mengabdi belum bisa diakomudir.

Hasil yang telah diverifikasi oleh Inspektorat diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu untuk dipilih 204 orang guna diakomudir dalam SK Kontrak Daerah.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, ternyata ada banyak guru honorer dengan lama mengabdi di bawah 7 tahun. Sedangkan banyak guru dengan lama mengabdi di atas 7 tahun tidak diakomudir. Hal inilah yang membuat Surat Keputusan Bupati menuai protes dari banyak guru honorer.

Sebelumnya, diberitakan oleh media ini, “Anggota DPRD Keburi Hak 204 Orang Guru, Bupati Belu: Saya Minta Kerja Pakai Hati”.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar