Plan meyakini melalui Sekber, Pemerintah bersama NGO mampu membangun koordinasi yang lebih kuat, memastikan program NGO sejalan dengan target capaian Pemerintah Daerah, serta menghadirkan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang erat, kita dapat menciptakan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Nagekeo,” ujarnya.
Dengan kesepakatan ini, diharapkan langkah-langkah konkret segera diimplementasikan guna memperkuat kerja sama dalam menghadapi isu strategis di Kabupaten Nagekeo. Terutama dalam upaya memastikan anak dan perempuan mendapatkan perlindungan serta akses terhadap layanan yang mereka butuhkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo menyoroti keterbatasan anggaran daerah sebagai tantangan utama dalam menjalankan program perlindungan sosial. Pemerintah menyadari dengan keterbatasan anggaran sebagai dampak efisiensi dari pemerintah pusat, kerja sama dan kolaborasi dengan NGO menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
