Gubernur NTT Melalui Asisten III Buka Orientasi DPRD Nagekeo

FlobamoraNews

KUPANG, Flobamora-news.com –Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bung Tilu Laiskodat melalui Asisten III Drs. Cosmas Lawa, M. Si, secara resmi membuka kegiatan orientasi /pembekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo,

Kegiatan diawali dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Laporan ketua panitia yang di sampaikan oleh Drs. Antonius Bala Deker, MM. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Swisberlin, Kota Kupang, Selasa (1/10/2019).

Maksud dan tujuan dari kegiatan Orientasi/Pembekalan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo adalah membangun pemahaman yang sama dalam memberi pelayanan publik yang ramah, efisien, efektif, berkualitas, produktif dan administrasi yang baik melalui mekanisme yang benar. Merujuk pada UU RI no.23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah Eksekutif dan Legislatif.

Baca Juga :  Wagub Pantau Pemungutan Suara di Kota Kupang

Kedua penguasaan kekuasaan yakni pemerintah dan DPRD harus dipahami sebagai mitra kerja, kolega, sejawat. Hubungan kerja secara horisontal sejajar, maka harus sinergi bekerja dalam melayani kepentingan publik dan mengurus masalah-masalah publik dapat berlangsung dengan baik, berkualitas dan produktif.

Selanjutnya tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampil dalam seni berpolitik yang elegan dan berperilaku yang baik dan membangun etika komunikasi yang ramah, santun dalam suasana yang humanis. DPRD harus memahami terkait 3 peran/Fungsi yang dimiliki yaitu sebagai Legislasi atau pembuat Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, Anggaran yakni ikut membahas dan menyetujui anggaran /APBD, pengawas yakni mengawasi terkait Pelaksanaan.peraturan daerah dan terhadap penggunaan APBD. Juga harus memahami tentang tugas, kewenangan dan hak bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi- materi Kegiatan merujuk pada kurikulum orientasi DPRD dari Kementerian Dalam Negeri. Yaitu materi Utama dan materi muatan lokal.

Tulisan ini berasal dari redaksi