Niko Manao menekankan bahwa Kejaksaan Negeri TTS harus transparan dalam menangani kasus ini. Ia berharap kejaksaan memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai tindak lanjut dugaan penyelewengan dana desa Spaha, khususnya terkait pekerjaan rabat beton. Transparansi ini, menurutnya, sesuai dengan hasil audiensi antara masyarakat Desa Spaha dengan pihak kejaksaan yang berjanji akan menjadikan persoalan ini sebagai atensi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi Partai Amanat Nasional secara nasional yang digelar serentak di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia salah satunya Nusa Tenggara Timur.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Timor Tengah Selatan Alexander Kase kepada warrawan bahwa kesiapan panitia dalam gelaran Musyawrah Daerah hari ini sudah siap dilaksanakan.

“Secara teknis persiapan musyawarah daerah ini sudah clear, berkat dukungan kader, panitia serta lapisan masyarakat yang telah mendukung.  Musyawarah Daerah Serentak ini akan dilakukan secara virtual dan dipimpin oleh Dwan Pimpinan Pusat (DPP) ” , ujar Alexander

Dalam gelaran Musyawrah Daerah tersebut, kata Alexander Kase, Partai Amanat Nasional  mempunyai visi misi membangun partai secara bersama-sama untuk membangun sinergi dengan masyarakat banyak.

Soe, – Flobamora-News.Com 22 Oktober 2025 – Gedung Olahraga Nekmese  menjadi saksi bisu pertarungan sengit di babak final turnamen tenis meja DPRD TTS Cup II 2025 . Dua tim terbaik dari kelas ganda putra, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar, beradu kemampuan untuk memperebutkan gelar juara.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurunkan duet andalannya, Roy Babis dan Egi Usfunan. Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar) mengandalkan kombinasi Ruba Banunaek dan Yoksan Benu. Sejak set pertama dimulai, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang dengan tempo tinggi.

Pertandingan berlangsung ketat, dengan kedua tim saling mengejar angka. Pukulan-pukulan keras dan taktis dari kedua tim membuat para penonton yang hadir terpukau. Sorak sorai pendukung dari masing-masing fraksi menambah semarak suasana di dalam gedung olahraga.

Setelah melalui lima set yang mendebarkan, Fraksi Golkar akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor tipis 3-2. Kemenangan ini disambut meriah oleh para pendukung Golkar yang hadir.

“Kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras dan latihan yang rutin,” ujar Ruba Banunaek, salah satu pemain dari Fraksi Golkar, usai pertandingan. “Kami berharap kemenangan ini dapat menjadi motivasi bagi fraksi-fraksi lain untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.”

Turnamen tenis meja DPRD TTS Cup 2025 ini juga menarik perhatian sejumlah anggota DPRD TTS dari fraksi lain, seperti Fraksi Hanura dan Fraksi Perindo. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap kegiatan olahraga yang dapat mempererat tali silaturahmi antar anggota dewan.

Dengan berakhirnya turnamen ini, diharapkan semangat sportivitas dan kebersamaan dapat terus terjaga di kalangan anggota DPRD TTS. Selain itu, diharapkan pula agar turnamen ini dapat menjadi agenda rutin yang dapat memajukan olahraga tenis meja di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas PUPR dan dihadiri oleh Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, Ketua DPRD TTS, Mordekay Liu, unsur Forkopimda, Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota dari ITN Malang, Ardiyanto Maksimilanus Gai, mitra LSM, tokoh agama, stakeholder terkait, para pejabat eselon II dan para lurah.

Bupati TTS, Eduard Markus Lioe dalam sambutannya ketika membuka FGD mengatakan, revisi RTRW dilakukan mengingat Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kab TTS telah berjalan 13 tahun. Di mana setelah 13 tahun berjalan, sudah banyak perubahan pembangunan yang terjadi di wilayah Kabupaten TTS.

“Perda Nomor 10 ini sudah berjalan kurang lebih 13 tahun, di mana sudah banyak pembangunan di wilayah kita sehingga harus kita lakukan penyesuaian. Yang dulu bangunan sederhana kini sudah berubah menjadi lebih besar. Yang dulu masih kosong kini sudah ada bangunan. Hal ini akan berdampak pada NJOP yang berubah dan harus kita sesuaikan karena akan berdampak pada realisasi PAD kita”, ungkap Bupati.

Kepada wartawan Kamis (31/7/2025) di kediamannya Kelurahan Cendana. Viktor menyatakan ia siap mencalonkan diri untuk merebut kursi Ketua DPD PAN TTS Periode 2025-2030 pada Musda DPD yang akan digelar.

“Sebagai Kader PAN, saya nyatakan diri siap maju sebagai sebagai calon ketua untuk berkompetisi secara sehat dan solid untuk merebut kursi ketua”, ungkapnya.

la juga mengatakan bahwa dirinya siap bertarung karena ia merupakan kader PAN. Selain itu, ia juga mau melanjutkan semangat pemimpin muda yang sudah diwujudkan Ahmad Yohan dalam memimpin sebagai Ketua DPW PAN NTT.

Kepada wartawan, Viktor Sionbala mengatakan bahwa ia ingin menghilangkan stigma negatif tentang Partai amanat nasional (PAN) yang sering kali dalam pileg tidak pernah mencapai satu fraksi di DPRD TTS.

Sidang paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD TTS Mordikae Liu didampingi oleh wakil ketua I DPRD
Yoksan D. K Benu, A. Md, dan wakil ketua II Arianus Jurlens Nenobahan, A. Md.
Sidang dihadiri oleh Bupati TTS,
Eduard Markus Lioe dan wakil bupati TTS Johny Army Konay, para anggota DPRD dari semua fraksi serta para OPD.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan kritis terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada masa persidangan III tahun 2024–2025 yang di gelar pada selasa, (15/07/2025).

Keterlambatan Pembahasan RPJMD

Ruba Banunaek menyatakan bahwa pembahasan RPJMD sudah terlambat dan hanya satu dokumen yang telah dimasukkan, yaitu RPJMD, dan itu pun sudah sangat terlambat. “Kita sudah terlambat dalam membahas Perda RPJMD. Ada 10 Perda yang diajukan tapi sampai sekarang baru 1 yang dokumennya dimasukkan yaitu RPJMD dan itupun sudah sangat terlambat,” ungkap Ruba Banunaek dalam Rapat Paripurna DPRD TTS.

Batas Waktu Penetapan RPJMD

Ruba Banunaek juga menyebutkan bahwa batas waktu untuk penetapan Perda RPJMD adalah tanggal 26 Agustus 2025, sementara dokumen RPJMD Kabupaten TTS saat ini masih dalam tahapan pembahasan rancangan awal. “Sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 mengenai batas waktu penetapan RPJMD, maka batas waktunya hanya sampai tanggal 26 Agustus atau 6 bulan setelah pelantikan,” ungkap Ruba.

Atambua, Flobamora -news.com – Pemerintah Kabupaten Belu kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini menjadi kali ketujuh berturut-turut sejak tahun 2018. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Belu, Kamis (4/7/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD.

“Capaian ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Belu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Ini merupakan bukti nyata akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” kata Bupati Willy Lay dalam sambutannya.

Dalam laporannya, Bupati Belu memaparkan tiga komponen utama APBD 2024, yaitu:

1. Pendapatan Daerah
Dianggarkan sebesar Rp1.027.588.617.705 dengan realisasi sebesar Rp977.447.317.587,66 atau 95,12 persen dari target.

Belu, Flobamora -news.Com – Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan segera merealisasikan program pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C gratis bagi para tukang ojek. Program yang diinisiasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves, ini merupakan bagian dari 12 program prioritas pemerintahan mereka.

Langkah inovatif ini mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari Polres Belu melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Belu. Kepolisian menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan memastikan keberhasilan program tersebut.

Kasat Lantas Polres Belu, IPTU Marthen Luther Petterson, membenarkan adanya konsultasi antara pihak Pemkab Belu, khususnya dari Bagian Ekonomi, dengan Satlantas Polres Belu terkait program SIM C gratis ini. Konsultasi tersebut membahas mekanisme dan teknis pelaksanaan program yang akan segera dijalankan.

Perjalanan Menuju Kesadaran Kolektif:

Perjalanan dari Jakarta menuju Jatinangor menggunakan kereta cepat KCIC Whoosh melambangkan kemajuan negeri dan kebutuhan para pemimpin untuk mengikuti laju zaman. Namun, kemajuan teknologi tidak boleh mengaburkan nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan. Perjalanan ini juga menjadi metafora perjalanan batin menuju kesadaran kolektif akan tanggung jawab yang diemban.

Kedatangan para kepala daerah di IPDN disambut dengan marching band, sebuah simbol ketertiban dan keselarasan yang ideal dalam kepemimpinan. Malam harinya, jamuan makan malam yang sederhana, tanpa hirarki dan formalitas berlebihan, menciptakan suasana keakraban dan dialog terbuka di antara para pemimpin.

Belu, Flobamora-newa.com- Pemerintah Kabupaten Belu, dalam komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Forum yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, pada Senin, 26 Mei 2025, di Aula BP4D Kabupaten Belu, ini menjadi langkah krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Kegiatan ini menekankan pentingnya perencanaan partisipatif, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, RKPD 2025 diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Belu secara komprehensif.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini dirancang sebagai wadah untuk menyatukan visi dan misi pembangunan Kabupaten Belu. Melalui forum ini, berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025 akan diseleksi dan disinkronkan, guna menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi anggaran.

Sefriths mengungkapkan bahwa masalah ini bukan hal baru, namun masih terus berulang dan menjadi “penyakit” yang tidak pernah hilang dalam pemerintahan.

“Kita anggota DPR saja kalau gaji terlambat maka kita selalu pertanyakan, lalu para guru honor dan perangkat desa yang bekerja secara maksimal lalu kesejahteraan mereka sering terlambat sampai berbulan-bulan bahkan di silpakan sehingga kasihan mereka mau makan apa kalau honor 5 sampai 6 bulan baru terima,” tegas Sefriths.

Selain itu, Sefriths juga menyoroti adanya peralatan tenis meja yang disimpan rapih di Dispora tanpa dimanfaatkan. Ketika ditanya tentang hal ini, jawaban yang diberikan adalah karena terbentur dengan aturan.

Dalam rapat tersebut, Pansus LKPJ menyampaikan laporan yang dibacakan oleh Ketua Pansus, Jean Neonufa, SE. Pansus LKPJ menyoroti berbagai persoalan yang berada di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Rekomendasi Pansus LKPJ

Pansus LKPJ memberikan sembilan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh seluruh OPD hendaknya berorientasi pada capaian target kinerja.
2. Penyampaian gambaran umum daerah hendaknya dikaitkan langsung dengan indikator kinerja utama (IKU).
3. Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebaiknya disusun berdasarkan misi, tujuan, dan sasaran daerah.
4. Penetapan target capaian tahunan sejumlah indikator yang sama dan berulang setiap tahun hendaknya dikaji ulang.
5. Indikator kinerja utama pada urusan pemerintahan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran pembangunan perlu ditinjau kembali.
6. Bupati perlu memberikan reward dan punishment yang proporsional sebagai langkah perbaikan kinerja aparatur.
7. Normalisasi sungai perlu menjadi agenda prioritas untuk mencegah bencana dan menunjang ketahanan lingkungan dan pertanian.
8. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 dinilai sangat rendah, sehingga perlu diberikan punishment kepada pimpinan OPD yang kinerjanya lemah dan reward bagi OPD yang mampu melakukan terobosan inovatif.
9. Bupati perlu melakukan kajian perubahan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Periode 2025-2030.

Atambua, Flobamora-news.com– Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, melantik kepengurusan baru Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Belu periode 2025-2030 pada Sabtu (18/5/2025). Pelantikan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati ini menandai dimulainya era baru bagi organisasi perempuan tersebut dalam mendukung pembangunan di Belu.

Sebanyak 37 orang dilantik sebagai pengurus TP PKK Kabupaten Belu. Ny. Lidwina Viviawaty Ng resmi menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Belu, didampingi Ny. Maria Fridolin Besin Leon sebagai Staf Ahli. Pengukuhan ini menandai tonggak penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Belu.

Dalam sambutannya, Bupati Willybrodus Lay menekankan peran strategis TP PKK sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar sepuluh program pokok PKK dapat berjalan efektif dan efisien.

“Sinergi yang kuat antara TP PKK dan pemerintah sangat penting,” ujar Bupati Lay. “Dengan kolaborasi yang erat, saya yakin Kabupaten Belu akan mengalami kemajuan yang signifikan di masa mendatang.”

Atambua, Flobamora-news.Com– Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H., melantik 37 pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Belu periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Belu, Minggu (18 Mei 2025).

Acara pelantikan ditandai dengan penyematan pin kepada para pengurus oleh Ketua TP PKK Kabupaten Belu, Ny. Lidwina Viviawaty Ng. Bupati Belu menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar pengurus TP PKK dapat bersinergi dengan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Belu.

“Saya berharap semua pengurus dapat bekerjasama dengan Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu,” ungkap Bupati Willybrodus. Ia menekankan peran TP PKK dalam membantu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan ekstrim.

Bupati meminta para pengurus TP PKK untuk aktif mengidentifikasi dan memantau kasus kemiskinan ekstrim melalui berbagai kegiatan. “Ibu-ibu bisa mengidentifikasi masalah kemiskinan ekstrim dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan sehingga kemiskinan ekstrim bisa terpantau lewat TP.PKK,” jelasnya.

Belu,flobamora-news.com– Dalam upaya mewujudkan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, dan upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Pertanian, memberikan bantuan 16 unit traktor roda empat kepada masyarakat Kabupaten Belu. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

Di kutip dari Poskupang.com, penyerahan bantuan traktor tersebut disambut antusias oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, yang turut serta dalam uji coba langsung alat pertanian modern ini di lahan pertanian warga Desa Persiapan Manleten Barat, Selasa (6/5/2025).

“Hari ini kita menyaksikan langsung manfaat dari bantuan Presiden Prabowo. Ke-16 traktor ini, yang beberapa unitnya kita uji coba hari ini, akan sangat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di daerah kita,” ujar Bupati Lay kepada awak media. Ia menambahkan bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan.