KUPANG, Flobamora-news.com – Keikutsertaan pemilih Gelap dalam proses penyoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur berdampak pada Kerugian bagi Partai dan Calon Legislatif peserta pemilu 17 April 2019 silam. Karena diduga telah memenangkan Partai dan Caleg tertentu.
Situasi yang terjadi di kecamatan maulafa terkait dengan pleno rekapitulasi hasil suara TPS 25 mendapat perhatian serius dari Partai Solidaritas Indonesia salah satu partai peserta Pemilu. Pasalnya total pemilih di TPS 25 Kelurahan Maulafa berjumlah 216 pemilih. Dari 216 pemilih ada 147 pemilih yang tidak menandatangani absen (pemilih gelap).
Persoalan ini sangat merugikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan semua partai peserta Pemilu. Sebagaimana dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Kupang, Amsal Mauta saat ditemui di Teras depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang, Selasa, (21/5/ 2019).
“Ini terbukti adanya selisih jumlah surat suara antara Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota. Berdasarkan bukti ini maka PSI mengajukan keberatan dan mengusulkan agar kotak suara dibuka” , jelas Ketua PSI.
Dari hasil yang tidak sesuai itu dan keberatan yang kami ajukan akhirnya kotak suara TPS 25 di Kelurahan Maulafa dibuka.
“Setelah kotak suara dibuka ada beberapa hal yang kami periksa termasuk dengan surat suara dan berkas-berkas yang diatur oleh pemerintah dalam alinea undang-undang yang berlaku kami melihat bahwa setelah dikeluarkan kami minta absennya setelah absennya diberikan kepada kami bahwa sejumlah 147 pemilih yang tidak tanda tangan absen, ini menandakan bahwa proses itu tidak sah, yang berlaku bahwa proses pencoblosan oleh pemilih yang ingin menyampaikan hak-hak suaranya di harus melalui beberapa tahap termasuk mendaftarkan diri di TPS. Ada petugas TPS dia harus memeriksa pertama tangan jari, apakah orang yang sudah mendaftar sudah ikut coblos atau Dome ditandai jarinya ada tanda tinta atau tidak setelah diperiksa itu lalu dia memeriksa beberapa berkas selain KTP C6 dan lain-lain setelah proses itu selesai baru dia memberikan absen (C7) untuk masyarakat mengisi sendiri dan menandatangani. Sekarang C7 itu tidak ditandatangani”. Tegas Amsal
