“Perlu dipahami: partai politik itu ibarat sebuah negara. Di dalamnya punya AD/ART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kedudukannya sama seperti Undang-Undang. Jangan melihat Ketua DPD atau Ketua DPW hanya sebagai seseorang yang ‘beruntung’ menang perebutan kemarin. Ketua itu ibarat Presiden partai dialah yang mengatur arah dan nasib kita semua.”
Keputusan partai bersifat mengikat dan tidak dapat dilawan di luar jalur partai, tegas Wakil Bupati:
“Saya sendiri pernah mengalami hal ini. Ketika waktu berakhir dan partai menetapkan penggantian, maka itu adalah kewenangan partai. Tidak bisa dilawan. Pernah saya digugat di Pengadilan Negeri, namun amar putusannya menyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara internal partai politik, karena partai memiliki Mahkamah tersendiri. Artinya, persoalan di dalam partai tidak bisa dibawa ke polisi atau pengadilan biasa. Semua harus diselesaikan melalui AD/ART partai, yang kekuatannya setara hukum.”
Armi Konay pun berbagi hikmah dari perjalanan pengabdiannya bahwa “Saya pernah dua periode menjadi Anggota DPRD Provinsi, dua periode pula sebagai Wakil Bupati. Empat periode pengabdian. Jangan belajar dari saya, namun ambillah hikmah dari cerita hidup saya. Selama dua periode itu, PAN bukan tidak mendukung saya PAN justru mendoakan saya. Segala hal yang saya alami, termasuk dua kali berperkara di Mahkamah Konstitusi dan perjalanan menjadi calon anggota DPR, semuanya menjadi bagian dari proses dan perjuangan partai.”
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
