Kedua, Pemberhentian Tidak Hormat: Menuntut Bupati TTS dan BKPSDMD Kabupaten TTS agar menjatuhkan sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari status Aparatur Sipil Negara kepada SN karena dinilai telah terbukti mencoreng kehormatan korps pegawai negeri.
Ketiga, Pelunasan Hak Korban: Menuntut SN untuk segera membayar sisa pembelian satu unit truk milik saudari DH yang telah dikuasai selama dua tahun, sekaligus melunasi seluruh kewajiban materiil secara penuh tanpa alasan yang berbelit-belit.
Keempat, Perlindungan dan Pemulihan Korban: Meminta Pemerintah Kabupaten TTS melalui instansi terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum, serta memastikan hak-hak saudari DH dan anak yang dilahirkannya terlindungi dengan adil.
Kelima, Evaluasi Menyeluruh Birokrasi: Mendorong Bupati TTS segera menunjuk pejabat definitif atau pelaksana tugas baru di Kecamatan Mollo Utara yang memiliki integritas moral tinggi agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
