Menurut Khalid, liberalisasi pasar telah memunculkan mafia tata kelola ekonomi yang mengakar, sehingga perlu dilakukan perubahan arah ekonomi nasional menuju ekonomi konstitusi. Presiden Prabowo telah melahirkan beberapa kebijakan untuk mengembalikan perekonomian nasional kepada kepentingan bersama, bukan hanya segelintir orang saja.

“Kita mesti mengawal agenda nasional yang dibawa Presiden Prabowo, mengembalikan arah ekonomi nasional kepada ekonomi konstitusi, penguasaan negara atas kekayaan bangsa, digunakan sepenuhnya oleh anak bangsa untuk menghapus praktek ekonomi liberal,” ujar Khalid.

Demokrasi ekonomi menjadi kata kunci penting untuk mengembalikan arah ekonomi sesuai konstitusi, dengan negara turut serta menjaga arah paradigmatik perekonomian nasional dan menguasai kekayaan strategis bangsa untuk sepenuhnya kepentingan bersama.