Protes pertama dilayangkan karena perekrutan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu todak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay dan hasil verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Belu. Keinginan bupati sederhana, beliau hanya menginginkan perekrutan tenaga kontrak guru berdasarkan masa kerjanya.

Hal ini dikarenakan, ketika mengadakan dengan masyarakat di Salah satu Desa yang berada di Kecamatan Raimanuk, Bupati Belu mendengarkan keluh-kesah seorang guru yang sudah belasan tahun mengabdi, tapi belum diangkat sebagai tenaga kontrak.

Merasa iba dengan nasib guru itu, Bupati Belu pun mengambil keputusan untuk mengangkat para guru honorer berdasarkan lamanya waktu kerja.

Keinginan ini sengaja disalah artikan oleh Dinas Pendidikan dengan merekrut “Sanak-keluarga” berdasarkan kebutuhan sekolah. Inilah awal mula dimulainya protes.

Protes terhadap hasil revisi SK 204 Tenaga Kontrak Guru dengan Nomor BKPP.816.2/428/KEP/IX/2019 yang ditandatangani Bupati Belu, Willybrodus Lay tertanggal 30 September 2019 dinilai tidak sesuai dengan data Dapodik terkait lamanya masa kerja.

Tak puas dengan hal tersebut, beberapa orang guru mendatangi Gedung DPRD Belu pada, Selasa (8/10/2019) guna meminta keadilan pada para wakil rakyat.

Para guru yang datang diterima Anggota DPRD Belu, Benediktus Hale, Manek Rofinus, Edmundus Tita, Benedictus Manek, Sari Bere, Melkyaris Lelo, Dewi Arimbi Ballo, Regina Mau Loe, Oscar Haleserens, Marthen Martins Naibuti, Yakobus Nahak di ruang Komisi I DPRD Belu.

Dalam pengaduan tersebut, salah seorang guru SDN Wira Sakti, Octaviani Astuti mengatakan bahwa ada banyak data Dapodik yang direkayasa. Karena itu, tak heran bila munculnya beberapa nama baru.