Hal ini disampaikan Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran M. Ph saat membawakan sekapur sirih dalam kegiatan kunjungan kerja dari Menteri Pembangunan Desa perbatasan di Desa Rabasa Haerain, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Minggu, (15/12/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Sekretari Daerah Provinsi Ben Pollo Maing, Bupati Malaka dan jajarannya serta para tokoh masyarakat.

Menurut Bupati Stefanus, program Bapak Presiden melalui Kementerian bahwa bantuan mobil bagi Bumdes disetiap Kabupaten 10 unit pertahun. Sudah pasti tidak dapat mencapai target karena masa pemerintahan Presiden Jokowi hanya Lima Tahun. Sedangkan Kabupaten kita ada 127 Desa sudah pasti butuh 13 tahun baru semua desa terpenuhi.

Hal ini dikatakan usai dirinya membuka Kegiatan Advokasi dan KIE program KKBPK bagi pemangku kebijakan yang diselenggarakan oleh BKKBN provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula Glory Hall Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, NTT kepada awak media Flobamora-news.com Rabu, (04/12/2019),

Menurut Stef Bria Seran Pihaknya sebagai Pemerintah Daerah akan menyiapkan tanah untuk instansi vertikal ini termasuk Agama dan Pertanahan.

“Untuk Polres sudah ada keputusan bahwa Malaka akan beroperasi pada tahun depan. Kebutuhan mendesak sekarang adalah kita cari bangunan untuk kantor sementara sambil nanti Pemerintah Pusat akan membangun Gedung  Polres. Selanjutnya kebijakan kita adalah Polsek Malaka Tengah itu dijadikan sebagai kantor Polres, sedangkan Polsek Malaka Tengah kita pindahkan ke arah Aintasi, karena di Aintasi itu kita akan ada pemekaran kecamatan”, jelas Bupati Stef