Ketua KPU Nagekeo Fransiskus Hubert Waso mengatakan pihaknya telah menjadwalkan rekapitulasi tingkat kabupaten yakni pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2024 sesuai PKPU No. 5 tahun 2024 terkait batas akhir Pleno Kabupaten yakni pada tanggal 5 Maret 2024.

Rekapitulasi penghitungan suara itu bersifat rapat pleno dan terbuka yang dihadiri oleh PPK dari 7 kecamatan, Bawaslu Nagekeo, saksi pasangan calon, saksi partai politik dan dewan perwakilan daerah.

Guna memastikan proses rekapitulasi ini berjalan aman dan lancar aparat Kepolisian Polres Nagekeo dan TNI Daru Koramil 1625-05/Aesesa. Para peserta yang masuk ke aula tempat berlangsungnya kegiatan pun diregistrasi dan screening menggunakan metal detektor.

Pleno rekapitulasi ini diawali dengan seremonial pembukaan, sambutan resmi dari Ketua KPU Nagekeo Fransiskus Hubert Waso dan Kapolres Nagekeo AKBP Andrey Valentino.

Surat itu berisikan desakan terkait kewajiban DPP Partai Golkar untuk segera melaksanakab rapat pleno sebagai mana yang diamanatkan konstitusi parta dalam AD/ART bahwa sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan wajib menyelenggarakan rapat pleno.

“Sebagaimana diketahui sejak 2019 hingga saat ini DPP belum pernah melaksanakan rapat pleno yg dimaksud,” ujar Nofel Saleh Hilab, Senin (5/8/2019) dari Jakarta.

Nofel menjelaskan, sejumlah hal yang patut disampaikan ke Ketua Umum diantaranya, Golkar sebagai salah satu partai pendudukung Preaisen Jokowi dan Maruf Amin perlu segera menentukan langkah strategis untuk mensukseskan kepimpinan nasional 2019-2024. “DPP Partai Golkar perlu segera membicarakan dan mengambil sikap terhadap perkembangan situasi internal Partai Golkar setelah pelaksanaan pemilu serentak 2019,’ jelas Nofel.