Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa pengumuman tersebut menegaskan bahwa MSCI telah mencatat dan mengakui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam rangka memperkuat transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.

“Berbagai inisiatif strategis di atas merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pasar, memperkuat pelindungan investor, serta mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan berdaya saing global,” kata Hasan.

Inisiatif-inisiatif reformasi pasar modal yang mendapat perhatian MSCI antara lain adalah peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen, penguatan granularitas klasifikasi investor, implementasi kerangka kerja High Shareholding Concentration (HSC), dan peningkatan batas minimum free float.

JAKARTA, Flobamora-news.com – Masih banyak pihak di dalam negeri yang mengecam keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk memperjuangkan perdamaian di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Di antara para pengkritik bahkan ada yang mendesak agar Presiden Prabowo Subianto angkat kaki dari BoP.

Para pengkritik biasanya menyebut bahwa BoP merupakan institusi yang bekerja di luar sistem internasional atau dengan kata lain tanpa mandat dari PBB.

Padahal, sebaliknya, Board of Peace adalah instrumen yang dilahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang ditandatangani pada November 2025 lalu.

“Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bagi kita bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.

Resolusi ini menyerukan perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi, juga pertukaran tawanan perang dan pengembalian warga sipil yang dipindahkan secara paksa, termasuk anak-anak. Di dalam resolusi itu disebutkan bahwa gencatan senjata harus segera dilakukan secara penuh dan tanpa syarat. Resolusi ini juga menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Ukraina.

Resolusi tersebut disahkan setelah mendapatkan 107 dukungan dalam sesi darurat Majelis Umum PBB yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan empat tahun perang Rusia-Ukraina. Sebanyak 51 negara memilih abstain, dan 12 lainnya menolak.

Amerika Serikat dan Tiongkok, dua Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, seperti Indonesia, memilih abstain.

Wakil Dubes AS untuk PBB, Tammy Bruce, mengatakan Washington sudah barang tentut mendukung seruan untuk gencatan senjata. Namun, menurutnya, bahasa dalam resolusi tersebut dapat “mengalihkan perhatian” dari perundingan perdamaian yang sedang berlangsung.

OJK menilai afirmasi peringkat tersebut menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di

tengah meningkatnya ketidakpastian global. Moody’s juga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien, ditopang oleh kekuatan struktural serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent. Sejalan dengan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, perekonomian

Indonesia tumbuh 5,11 persen pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook. OJK menilai prospek perekonomian nasional tetap positif dan berkelanjutan, didukung oleh permintaan domestik yang solid, kontribusi sektor keuangan yang stabil, serta kesinambungan agenda reformasi berkelanjutan.

Penyerahan pengembalian dana korban scam secara simbolis digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta pada, Rabu 21 Januari 2026.

Dihadiri oleh Ketua Komisi XI RI Mokhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, pimpinan bank yang tergabung dalam IASC, Kepolisian RI, Kementerian Komdigi dan sejumlah korban scam.

Friderica dalam kesempatan tersebut menyampaikan pengembalian dana korban scam ini merupakan bukti nyata kerja OJK bersama kementerian/lembaga dan industri perbankan untuk melindungi masyarakat.

Pemberlakuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru pada 2 Januari 2026 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum Indonesia.

Setelah lebih dari satu abad menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana nasional yang disusun berdasarkan nilai, budaya, dan kebutuhan bangsa sendiri.

Namun demikian, sebagai seorang advokat, saya memandang bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana baru tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga menyimpan sejumlah tantangan serius yang perlu dicermati secara kritis.

Reformasi yang Layak Diapresiasi

Tidak dapat disangkal bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana baru mengandung banyak pembaruan positif. Salah satu perubahan fundamental adalah pergeseran paradigma pemidanaan, dari yang semata-mata bersifat pembalasan (retributif) menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

Negara tidak lagi hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, perbaikan pelaku, serta harmonisasi kembali hubungan sosial.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dalam sambutannya pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia Tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat 2 Januari 2026.

Turut dhadiri oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan Anggito Abimanyu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, serta seluruh pemangku kepentingan dan insan pasar modal.

Mahendra juga mengatakan, OJK akan terus mendorong peningkatan pelindungan investor minoritas dan retail yang saat ini menopang IHSG di antaranya melalui penegakan aspek perilaku atau market conduct termasuk penguatan pengawasan perilaku influencer keuangan atau finfluencer.

KUPANG, Flobamora-news.com – Indonesia gemar merayakan stabilitas. Dalam hampir setiap pidato ekonomi, kata-kata seperti “tumbuh positif”, “fundamental kuat”, dan “resilien” selalu diulang. Selama lebih dari dua dekade, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun telah menjadi semacam ‘mantra nasional’. Angka ini terus dikutip, seolah dengan mencapainya Indonesia otomatis melaju menuju status negara maju.

Namun setelah puluhan tahun mengulang narasi yang sama, posisi Indonesia nyaris tidak berubah secara fundamental. Pada 2023, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran USD 4.900–5.000. Status negara berpendapatan menengah atas memang telah diraih, tetapi jarak menuju kategori negara berpendapatan tinggi versi Bank Dunia, sekitar USD 13.845 per kapita, masih sangat lebar. Dengan laju pertumbuhan saat ini, Indonesia membutuhkan waktu belasan hingga dua puluh tahun untuk mencapainya, itu pun dengan asumsi tidak terjadi guncangan besar dalam ekonomi global.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Survailans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, serta para narasumber dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PMI

Peluncuran buku ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Bank Indonesia (BI) dalam menghadirkan panduan praktis bagi para Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya untuk memahami cara mengelola keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.

KUPANG, Flobamora-News.com – Dalam tradisi keuangan negara, APBN selama ini diposisikan sebagai mekanisme fiskal tahunan untuk membiayai belanja negara. Pemerintah Indonesia menarik pajak, menerbitkan surat utang, menerima PNBP, lalu menyalurkannya ke berbagai pos belanja. Model ini menghasilkan pembangunan, tetapi pada saat yang sama menempatkan negara dalam posisi pasif: tergantung pada penerimaan, lalu menghabiskannya. Pertanyaan mendasar kini muncul: apakah negara hanya akan menjadi pengelola anggaran, atau berani naik kelas menjadi pengelola kekayaan nasional seperti investor strategis dunia?

Di sektor privat, keluarga superkaya global membangun family office sebagai pusat kendali kekayaan lintas generasi—bukan sekadar perlindungan aset, tetapi ekspansi modal melalui investasi jangka panjang, manajemen risiko, dan penguatan struktur finansial. Rockefeller di Amerika, Li Ka-Shing di Hong Kong, hingga keluarga Hartono di Indonesia, semua membangun sistem pengelolaan kekayaan yang disiplin, fleksibel, dan berorientasi return.

KUPANG, Flobamora-News.com – Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa memicu kegelisahan sekaligus harapan lewat kebijakan “suntik likuiditas” senilai Rp 200 triliun ke bank-bank BUMN—yang kini dikenal publik sebagai Purbaya Effect. Langkah ini diklaim sebagai bahan bakar untuk menghidupkan sektor riil dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Namun, kritik keras datang dari ekonom Ferry Latuhihin, yang menyebut kebijakan tersebut “melampaui batas hukum ekonomi” dan berpotensi melemahkan fondasi makro.

Perdebatan ini penting: strategi yang dipilih hari ini akan menentukan apakah Indonesia bangkit lebih kuat atau justru masuk ke jebakan risiko baru.

1. Esensi “Purbaya Effect”

Kebijakan ini berawal dari langkah Purbaya memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara. Tujuannya sederhana namun berani: memperbesar likuiditas agar bank bisa menurunkan suku bunga kredit, mempercepat penyaluran pembiayaan, dan mendongkrak konsumsi serta investasi.

Di tengah peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, saya ingin mengajak membicarakan dua hal yang jarang dibicarakan orang: yaitu Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentu kita sudah tahu institusi ini. Dan umumnya kita menganggap bahwa ini adalah unit teknis, yang tak terlalu menarik untuk diperhatikan. Padahal, Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah pilar senyap yang menjaga kedaulatan, keadilan dan kemanusiaan negeri kita.

Imigrasi lebih dari sekadar urusan stempel paspor di bandara. Ia adalah benteng kedaulatan yang terus beradaptasi. Jika dulu kita harus mengantre panjang untuk mengurus paspor, kini ada e-Paspor dan aplikasi M-Paspor yang membuat prosesnya secepat kilat. Penerapan e-Visa juga berhasil mendongkrak jumlah wisatawan asing, menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya berdaulat, tapi juga ramah terhadap dunia.

Gerbang-gerbang nusantara kini dilengkapi dengan teknologi biometrik yang berfungsi layaknya “mata elang” untuk mengawasi setiap orang yang masuk. Di tingkat global, Indonesia aktif bekerja sama memerangi perdagangan manusia, menegaskan keseriusan kita dalam menjaga martabat bangsa. Kebijakan bebas visa yang selektif juga menjadi bukti bahwa kita bisa membuka pintu tanpa mengorbankan keamanan.

” Acara ini menghadirkan Menteri Kebudayaan Dr. H. Fadli Zon sebagai orator utama, diapit oleh jajaran penanggap dari berbagai disiplin: sosiolog dan sastrawan Okky Madasari, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddin, peneliti GREAT Institute Hanief Adrian, pemikir Studia Humanika ITB Alfathri Adlin, filsuf Muhammad Misbahudin, serta pendiri Ubud Writers and Readers Festival Janet DeNeefe. Diskusi dipandu Khalid Zabidi, Direktur Komunikasi GREAT Institute.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, membuka acara dengan kritik bernas: bahwa elite di negeri ini tak selamanya membawa bangsa menuju kemerdekaan. “Elit harus paham budaya. Terutama budaya di wilayah kepemimpinannya sendiri,” ujarnya. Ia menyesalkan langkanya diskusi kebudayaan di ruang publik hari ini, apalagi di layar televisi. Padahal, kata dia, jika pembicaraan soal budaya berhenti, kita bisa kehilangan nilai keadaban itu sendiri.

Menurutnya kalau ada Orang atau Lembaga yang merasa berkeberatan sesuai kode etik Jurnalistik dan UU Pers bisa melakukan Hak Jawab dan Hak Koreksi atas pemberitaan di media tersebut bukan memproses hukum.
Jika Hak Jawab dan Hak Koreksi tidak dimuat maka yang merasa berkeberatan atas pemberitaan media tersebut bisa melaporkan ke Dewan Pers.

Lanjut Gabriel Goa, Fakta yang terjadi bahwa di Kabupaten TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi proses hukum oleh Kejari TTU terhadap wartawan FN,
Kejari TTU telah kangkangi UU Pers.
Kami Terpanggil untuk membela Pers salah satu pilar demokrasi untuk mengontrol praktek kongkalikong kaum kuat kuasa dan kuat modal yang diduga kuat merampok Hak-Hak Ekosob Orang Miskin di NTT maka kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan KOMPAK INDONESIA(Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyatakan, pertama,mendesak Kejari TTU untuk segera menghentikan proses hukum terhadap Wartawan FN.

“Selamat Hari Batik Nasional tahun 2019 dan terima kasih bapak, ibu, dan semuanya yang telah menjaga dan menciptakan karya-karya adiluhung bagi bangsa, bagi negara, yang terus menggoreskan jati diri kita dan memberikan sumbangsih Indonesia kepada kebudayaan dunia,” ujar Presiden saat menghadiri puncak Peringatan Hari Batik Nasional 2019 di Puro Mangkunegaran, Kota Surakarta, pada Rabu, 2 Oktober 2019.

Sejak ditetapkan sebagai warisan budaya dunia sepuluh tahun lalu, perkembangan batik beserta aktivitas para perajinnya terus berkembang pesat di Indonesia. Batik juga semakin banyak digunakan oleh masyarakat dan tampil dalam berbagai panggung fesyen kelas dunia serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak.

Beberapa aspek signifikan penyumbang kemiskinan di Propinsi ini adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang lulus SMP dan angka harapan hidup. Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar di dunia hingga awal milenium.

Menurut data, sekitar seperenam populasi penduduk atau sekitar satu miliar orang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang untuk bertahan hidup. Mereka mengalami masalah seperti; kekurangan gizi, kesehatan, air dan sanitasi, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya untuk mempertahankan hidup.

Pada mulanya, kemiskinan lahir dari sebuah asumsi pengangguran kemudian kekerasan dan kejahatan (crime). Martin Luther King (1960) mengingatkan, “you are as strong as the weakestof the people” atau “Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan lemah”. Maka, untuk menjadi bangsa yang besar, mayoritas masyarakatnya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan lemah.