Kementerian Keuangan (Kemkeu) di era Presiden Prabowo Subianto kini tak lagi sekadar “bendahara negara”. Lewat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 158 tahun 2024, tiga mesin baru dipasang yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK).

Inilah arsitektur yang di atas kertas akan bisa menggeser peran Kemkeu dari hanya sekedar operator kas menjadi arsitek kebijakan fiskal, penjaga stabilitas keuangan yang proaktif, dan gudang intelijen data negara yang menyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Non stop!

Cetak biru itu berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) di pasal 17, 23, dan 23D; Perpres nomor 140 tahun 2024 yang menata kabinet; serta Peraturan Menkeu nomor 124 tahun 2024 yang menjabarkan organisasi dan tata kerja sampai ke eselon bawah.

Dengan efisiensi, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Sebagai bagian dari komitmen ini, dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XIII DPR RI, Kemenimipas telah mengusulkan rancangan efisiensi sebesar Rp. 4,49 Triliun. Dari pagu anggaran awal sebesar Rp. 15,96 Triliun menjadi Rp. 11,46 Triliun. Efisiensi ini dilakukan pada Belanja Barang sebesar 55,9 Persen dan Belanja Modal sebesar 45 persen dari pagu awal. Sementara untuk Belanja Pegawai tidak dilakukan pengurangan.

“Kami memahami bahwa pemerintah tengah menggalakkan program prioritas, seperti swasembada pangan dan energi. Serta investasi sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis.Kami tidak masalah dengan efisiensi ini, bahkan memicu kami untuk lebih kreatif dan teliti dalam penggunaan anggaran. Dan kami pastikan tidak ada kinerja terganggu dalam pelayanan kami,” ujar Menimipas Agus Andrianto.