Di hadapan ratusan masyarakat, Julie membeberkan sejumlah program aspirasi Komisi lV DPR RI yang bersumber dari mitra Komisi diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menjelaskan alasan mengapa memilih Komisi lV, kerena di komisi lV ini berhubungan dengan perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kekuatan, lingkungan hidup serta Bulog.

“Saya pengin di komisi ini karena menurut saya itu adalah kebutuhan pokoknya masyarakat NTT karena hampir 90% itu kita punya masyarakat adalah petani peternak” ungkap Julie Laiskodat.

Menurut Julie Laiskodat, alokasi anggaran yang diperjuangkan setiap anggota DPR RI untuk membantu masyarakat setiap tahunnya berkisar 25 sampa 30 Miliar. Ia mengaku kewalahan membagi porsi usulan ke tiga kementerian yang merupakan mitra Komisi lV jika tanpa didahului dengan usulan kelompok masyarakat berupa proposal.

Budi Santoso mengakui kasus TPK yang ditangani KPK 100 persen telah dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan menurut dia, KPK dalam melakukan penindakan selalu berkoordinasi dengan penegak hukum lain. Untuk upaya pencegahan KPK juga tidak bisa berjalan sendiri, tetapi butuh keterlibatan pihak lain.

Lanjut Santoso, area potensi korupsi disebabkan fungsi aparatur pengendalian internal pemerintah (APIP) tidak berjalan efektif dan rendahnya kompetensi dalam hal audit PBJ serta audit investigasi untuk penentuan tindak pidana korupsi (TPK).

“Rendahnya penghasilan aparatur sipil negara (ASN) daerah, tidak berjalannya reward dan punishment serta distribusi penghasilan pegawai tidak berbasis kinerja menjadi penyebab tindak pidana korupsi “, tandas Budi Santoso