Bajawa, flobamoranews.com— Kejaksaan Negeri Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi Pasar Danga di Kabupaten Nagekeo dianggap selesai. Itu karena sebelumnya, Kejaksaan menyampaikan permintaan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17) dan Surat Pengembalian SPDP kepada Penyidik.

Atas dasar itu, Kejaksaan kemudian menolak berkas kasus dugaan korupsi penghilangan aset Pasar Danga oleh penyidik Reskrim Nagekeo sesuai dengan standart SOP yang berlaku. “Atas dasar P-17 dan pengembalian SPDP itu, perkara tersebut dalam dalam sistem dan SOP kita dianggap selesai” ungkap Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Ngada Fransman R. Tamba, jelasnya Kamis (11/5/2023).

“Memang penyidik minggu lalu sudah menyampaikan berkas perkara ke kami, namun, berkas perkara tersebut kami tolak karena sebelumnya kami sudah mengembalikan SPDP” tambahnya.

Pengembalian SPDP tersebut kata Kasie Pidsus berdasarkan SOP yang berlaku di Kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Sebab SPDP itu, sejak pertama kali diterima pihak kejaksaan akan terekam dalam daftar dokumen perkara yang bisa dipantau hingga ke Kejaksaan Agung.

MAUMERE, Flobamora-news.com –
Kepala Desa (Kades) Lusitada Yoseph Mardiyanto telah menyampaikan permohonan maaf kepada BPD dan masyarakat di aula kantor desa. Pasalnya ia mengakui bahwa pengelolaan dana desa memang tidak melalui mekanisme sesuai Permendagri nomor 20 yakni tidak melibatkan TPK. Kami menduga beliau telah menggelapkan Dana Desa dan akan melaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses hukum. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD Arianus Mai memberi keterangan ketika dijumpai di kediamannya pada, Sabtu (9/7/ 2022).

Menurut Ketua BPD Marianus bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuanganan di desa ,yang dikelola langsung kepala desa. Selain kegiatan tidak melibatkan TPK dan dikerjakan sendiri, ada sejumlah kegiatan yang tidak sesuai (RAB) dan sesuai spesifikasi.

“Meskipun kekeliruan ini, diakui oleh Kades Yoseph Mardiyanto, akan tetapi pertanggung jawaban hukum akan tetap dituntut. Secara manusia, permintaan maaf kami terima tetapi proses hukum akan kami tempuh sesuai desakan masyarakat”, ujar Ketua BPD.