Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, dalam sambutannya menyatakan bahwa sektor pertanian, khususnya perkebunan, menjadi prioritas utama pembangunan daerah sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kopi ditetapkan sebagai komoditas unggulan yang harus dikembangkan secara serius, terencana, dan berkelanjutan.

“Kemitraan hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen bersama menggerakkan kekuatan masyarakat berbasis jemaat. Program ini akan menyentuh 14 Klasis sebagai basis yang terstruktur dan terukur,” tegas Bupati.

Wakil BupatiTTS, Jhoni Armi Konay, S.H., M.H, Jumat (5/9/2025) saat di lokasi Festival musim dingin di Fatukolen kepada media ini menyampaikan empati dan mendukung penuh dan memperhatikan upaya pembinaan olahraga daerah.

Wabup menekankan bahwa semua cabor dengan kebutuhan yang beragam memang tidak bisa ditopang hanya oleh APBD.

Wabup juga mendorong, agar KONI bisa melihat dan menjawab kebutuhan para cabor melalui dana hibah yang telah dikelola oleh KONI, sebab dengan dukungan dana hibah ini bisa melancarkan roda organisasi masing-masing karena dana ini adalah dana pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai standar akuntansi pemerintah,” ucapnya.

Dalam menghadapi perubahan iklim, solusi berbasis alam atau Nature-based Solution (NBS) dinilai efektif untuk memperkuat ketahanan lanskap. Pendekatan ini mencakup restorasi hutan, pengelolaan lahan basah, dan konservasi tanah dengan memanfaatkan fungsi alami ekosistem.

Selain menyerap karbondioksida bisa juga meningkatkan kemampuan lingkungan beradaptasi terhadap banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Karena itu, pengelolaan lanskap yang terintegrasi dengan NbS menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan iklim
berkelanjutan.

Rencana pengelolaan lanskap pun berperan krusial dengan memetakan area strategis untuk intervensi, seperti zona restorasi hutan, sehingga implementasi NbS dapat lebih terarah dan berdampak nyata.

Tahun 2026 mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) akan menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Transfer ke Daerah (TKD) hanya dianggarkan sebesar Rp650 triliun, turun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp919 triliun. Artinya, terdapat pengurangan sebesar Rp269 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, Pemda tidak perlu langsung panik. Sebab, sebagian kebutuhan daerah tetap akan ditopang melalui program kementerian/lembaga dengan nilai mencapai Rp1.300 triliun. Dengan kata lain, meskipun alokasi TKD berkurang, sebagian besar belanja pelayanan dasar masih akan mendapat dukungan pemerintah pusat.

Kendati demikian, kita memahami bahwa kondisi fiskal daerah di Indonesia sangat beragam. Ada daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup kuat, namun banyak pula yang hampir sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pusat. Daerah dengan ketergantungan tinggi inilah yang paling rentan terhadap guncangan fiskal.