Deklarasi bertajuk “Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga” ini menegaskan peran pers nasional dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, sekaligus menghormati kebhinekaan serta menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya kepada publik.

Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, di Banten, Minggu 8 Pebruari 2026

Dalam deklarasi tersebut, pers Indonesia mengakui masih menghadapi persoalan strategis, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, keberlanjutan ekonomi perusahaan media, hingga keselamatan dan perlindungan wartawan.

Jakarta – Flobamora-News.com – Tokoh pers nasional Dahlan Iskan berharap Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hasil Kongres Persatuan pada 29-30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat, adalah tokoh netral.

“Tentu saya ingin tokoh netral,” ujar Dahlan Iskan ketika ditanya oleh wartawan terkait sosok Ketua Umum PWI yang diharapkan terpilih di Kongres Persatuan PWI, Jumat, 8 Agustus 2025.

Seperti diketahui, Kongres Persatuan PWI 2025 merupakan hasil kesepakatan dari Hendry C. Bangun, Ketua Umum PWI Kongres XXV-2023 Bandung, dan Zulmansyah Sekedang, Ketum Umum KLB PWI 2024.

Kongres ini akan memilih Ketua Umum PWI periode 2025 – 2030 setelah konflik internal yang melahirkan dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi warzawan tertua di Indonesia itu.

Menurut Dahlan Iskan, agar tidak memunculkan potensi konflik lagi, sebaiknya dua Ketua Umum PWI saat ini, yakni Hendry C. Bangun dan Zulmansyah Sekedang, tidak ikut maju dalam pemilihan.

“Tokoh-tokoh utama dari kedua kubu itu bisa didudukan sebagai penasihat,” ujarnya.

“Apakah kita sedang menyaksikan senjakala dunia pers Indonesia?” Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan refleksi getir atas realitas yang kini dihadapi media di Tanah Air—khususnya media lokal yang sedang megap-megap bertahan di tengah badai disrupsi dan pengabaian sistematis oleh negara.

Pers: Pilar Demokrasi yang Mulai Retak

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menempatkan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Fungsi pers bukan sekadar menyampaikan berita, tetapi membentuk kesadaran publik, mengedukasi warga negara, menjadi alat kontrol kekuasaan, dan merawat keutuhan bangsa.

Namun, idealisme ini menghadapi tantangan besar. Banyak media, terutama lokal dan kecil, tak mampu lagi menjalankan fungsinya secara maksimal. Minimnya sumber daya manusia (SDM) profesional, lemahnya manajemen bisnis, terbatasnya infrastruktur, serta ketergantungan pada anggaran publikasi pemerintah membuat banyak media hidup dari napas buatan.

Hal ini dikatakan Ketua Dewan pers Ninik Rahayu dalam kegiatan Focus Discussion Grup (FGD) Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (AIPK) Provinsi Maluku Tahun 2024, di SwissBell Hotel, Selasa (9/7/2024).

Ninik Rahayu mengatakan jika dibandingkan dengan nilai IKP 2022 (77,88), nilai IKP 2023 (71,57) mengalami penurunan sekitar enam poin. Namun secara kategorial tidak berubah yaitu termasuk kategori Cukup Bebas kategori cukup bebas berada pada retang angka 70-89.

Menurut Ninik, meskipun turun dibanding tahun lalu, nilai IKP 2023 masih masuk kategori “Baik” yang berarti bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas” selama tahun 2022.

Perlu diketahui bahwa survei IKP menilai kondisi kemerdekaan pers pada periode satu tahun sebelumnya. Survei IKP 2022 misalnya, menilai kondisi kemerdekaan pers di sepanjang tahun 2021, dan Survei IKP 2023 mengukur kondisi kemerdekaan pers selama tahun 2022.

Namun demikian menurut penilaian Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, pengaruh pemilik media di masing-masing kubu capres dan cawapres masih proporsional dan tidak brutal.

Apalagi, sambung Teguh dalam dialog di RRI Pro3, Jumat (29/12), saat ini instrumen untuk menjaga dan mengontrol karya pers semakin lengkap. Di setiap ruang redaksi ada aturan yang pasti ketat yang idealnya mewajibkan semua karya pers dikerjakan berdasarkan fakta dan kaidah-kaidah jurnalistik.

Selain itu juga ada fungsi pendidikan dan pengawasan dari organisasi profesi tempat wartawan bernaung dan organisasi perusahaan media seperti JMSI. Dewan Pers pun sudah barang tentu ikut menjaga kualitas karya pers.

Publik juga ikut mengontrol kualitas karya pers antara lain dengan meragukan berita yang dihasilkan perusahaan media.

“Verifikasi faktual juga dapat dilakukan secara virtual (online) bagi perusahaan pers yang secara geografis belum terjangkau Dewan Pers. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dewan Pers mempunyai target ketercapaian data”, ungkap Ninik Rahayu (Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers) pada acara sosialisasi pendataan perusahaan pers secara daring dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Juni 2022 dan diikuti oleh 6 organisasi perusahan pers yang telah menjadi konstituen Dewan Pers

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Effendi S. Panangian Napitupulu, S.E.,  Kasat intel, AKP Sahala Harahap, Lembaga Anti Natkoba, Tokoh Masyarakat Robert Kempes serta Wels Sianipar.

Acara dirangkaikan dengan peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Jadi ke-23 Toba.

Bupati  dalam Sambutannya menyampaikan bahwa Pers dan LSM merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan khususnya dalam penyampaian informasi dengan cepat, tepat dan akurat.

Aksi tersebut buntut dari tindakan kriminalisasi terhadap Pemimpin Redaksi Harian Berantas, Toro Laia, yang telah dituntut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap berada diluar tahanan terkait tuduhan Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin dalam pelanggaran UU ITE yang kaitannya dengan pemberitaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp204 miliar dari jumlah anggaran sebesar Rp272 miliar lebih tahun 2012 silam.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Ismail Sarlata mengungkapkan, putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyebutkan “Menetapkan Terdakwa Tetap Berada Diluar Tahanan” yang selanjutnya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah berkekuatan hukum tetap.

“Namun kenyataannya, Pemimpin Redaksi Harian Berantas, Toro selaku terdakwa yang diputus oleh Pengadilan tetap berada diluar tahanan tersebut, dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejati Riau untuk dilakukan eksekusi fisik (tahanan badan). Ini negara hukum, bukan negara abal-abal,” kata Ismail.