Menurut Kabid Humas, Polda NTT menurunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi yang beredar.

“Berdasarkan data, petunjuk, informasi saksi-saksi, dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, belum ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolres Belu”ujarnya.

Terkait isu pemerasan yang tersebar di media, Polda NTT mengimbau para korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polda NTT dengan disertai bukti-bukti yang relevan.

Sejauh ini belum ada laporan dari pengusaha maupun warga terkait isu pemerasan Kapolsek Belu.

Kabid Humas menegaskan, jika ditemukan adanya pelanggaran, Polda NTT tidak akan menoleransi pelanggaran hukum apa pun yang dilakukan anggotanya dan akan mengambil tindakan sesuai hukum.

Hal ini diungkapkan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing usai memimpin upacara penyerahan jabatan Kabag Ops dan serah terima jabatan Kasat Reskrim serta Kapolsek Sasitamean Polres Belu, Sabtu (21/9/2019).

“Kabar Baik untuk kita semua! Kemenpan RB telah menyetujui untuk segera memekarkan Polres Belu menjadi dua yaitu Polres Belu dan Polres Malaka,” ujarnya kepada media ini.

Karena itu, Polres Belu harus segera menyiapkan beberapa hal terkait dengan kesiapan Sumber Daya Manusia, Sarana-prasarana, anggaran, sistem dan metode, serta beberapa hal lainnya.

Menurut Kapolres Tobing, terbentuknya Polres Malaka ini tentu tak lepas dari sikap bijaksana Kapolda NTT dan bagian perencanaan Polda NTT yang berkoordinasi dengan Serena Mabes Polri dalam hal terbentuknya sebuah polres baru. “Namun, ACC dari Kemenpan RB-nya sudah, tinggal menunggu pelaksanaannya saja”.

Intitusi Polri digugat secara perdata, karena Bripka Fabianus lalai menjalankan tugas pengamanan hingga berakibat korban penganiayaan, Antonius Mau meninggal dunia saat menjalani perawatan medis.

Kuasa hukum Anastasia Hoar selaku penggugat, Marselinus Bere Eduk, SH kepada wartawan di Atambua, Kamis (15/8/19) mengatakan sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Atambua dan terdaftar dalam register perkara Nomor 31/PDT.G/2019/PN Atambua.

Gugatan diajukan, karena para tergugat dinilai telah terlibat dalam perbuatan melawan hukum (PMH). Gugatan tersebut mulai disidangkan di PN Atambua hari ini, Kamis (15/8/19). Namun, ada kesempatan untuk dilakukan mediasi penyelesaian kasus sesuai edaran Mahkamah Agung. Dalam proses mediasi, kata Marsel akan dilihat kemauan penggugat.

Mengambil Start di depan halaman SDK Sesekoe, kecamatan Atambua Barat, peserta gerak jalan dilepas oleh Wakil Bupati Belu Drs.J.T Ose Luan, yang didampingi Ketua Koni Kabupaten Belu Norbertus Andrada, kepala dinas pemuda dan olahraga, Drs. Janggur Blasius, serta OPD lingkup pemda Belu.

Memulai dari titik star sekitar pukul 14.00 WITA, peserta gerak jalan mengitari rute yang telah diatur panitia yakni dengan melintasi wilayah Sesekoe, Tulamalae, Tenubot, Tenukiik, pertokoan pasar lama dan finish di lapangan umum simpang lima Atambua.

Demi kelancaran kegiatan tersebut, personil Polres Belu dari Satuan Lalu-lintas, Sabhara, dan Bhabinkamtibmas, serta didukung anggota TNI, Dinas Perhubungan, dan Sat Pol PP saling bersinergi melakukan pengamanan kegiatan lomba gerak jalan ini, dengan mengawal dan menempati persimpangan yang dilalui peserta.