Hal ini mendapat Kritik dari Komisaris Utama PT Flobamor. Dr. Samuel Haning, menilai Sikap Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake tidak sesuai dengan Prosedur perundang-undangan. Demikian disampaikan Kepada media ini di Kupang, Jumat (5/7).

” Sesuai kesepakatan RUPSLB awalnya akan dilaksanakan 12 Juli 2024 tetapi mejelang malam posisi saya di Jakarta secara mendadak saya di telpon RUPSLB berubah secara mendesak di tanggal 5 Juli 2024. “Jelas Haning.

Ia mempertanyakan alasan Pemegang saham penggendali dalam hal ini Penjabat Gubernur NTT tidak sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Asisten III sebagai perwakilan penjabat Gubernur NTT dan PT Flobamor.

]]>