“Memang butuh koordinasi dengan BPK karena kalau ini bukan jalan kabupaten, tetapi jalan provinsi, kita takut nanti menjadi temuan,” ujarnya.
Pastikan Status Jalan
Politisi PDI Perjuangan TTS itu menegaskan, pihaknya akan terlebih dahulu memastikan status dan kewenangan ruas jalan tersebut sebelum mendorong penganggaran.
“Banyak yang mengaku bahwa ini jalan kabupaten. Nanti kita cek lagi informasinya. Kalau memang ruas jalan kabupaten, kewenangan kami, kita bisa bereskan. Atau setidaknya kita bisa masukkan dalam APBD Induk,” katanya.
Menurut Yusuf, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyusun perencanaan teknis serta menghitung kebutuhan anggaran. Hal itu penting agar besaran biaya yang diperlukan dapat diketahui secara pasti.
“Rencananya dibuat dulu supaya kita tahu jumlah biayanya. Kalau menggunakan plat eser 9 milimeter, saya kira masalahnya bisa diatasi,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
