Gubernur juga menjelaskan tentang potensi industri garam diantaranya dengan pengembangan lahan tambak garam di Kabupaten Kupang seluas 3.000 Ha lahan dan di Kabupaten Malaka seluas 5.000 Ha. “Kita kerjakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nantinya dapat memenuhi kebutuhan garam nasional dan juga mengurangi impor garam. Kita juga terus mengembangkan budidaya ikan kerapu yang saat ini telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan serta kita juga terus mengembangkan rumput laut,” tambah beliau.
“Kita juga sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat yang terus mendorong pembangunan pariwisata di Labuan Bajo sehingga saat ini sangat berkembang luar biasa dan juga bermanfaat bagi ekonomi NTT,” tambah Gubernur.
Gubernur menjelaskan, dengan isu krisis pangan dan energi saat ini maka Provinsi NTT tentunya dapat mengatasi masalah tersebut dengan ketersiadaan potensi sektor pangan yang memadai dan juga energi baru terbarukan seperti panas matahari, angin, arus laut dan panas bumi.
“Dari semua potensi tersebut maka kita harus optimis bahwa kita adalah provinsi dengan kekayaan yang melimpah dan dengan kerja bersama dari berbagai pihak dan sektor maka tentunya kita dapat meninggalkan stigma kemiskinan dan meyakini bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kaya yang juga dapat menyumbangkan kemakmuran bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.
“Dirgahayu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-64. Semoga di usia yang ke-64 ini Provinsi NTT senantiasa diberkati dan dibimbing Tuhan juga bersama dengan usaha kita sekalian melalui kerja cerdas, dan kolaboratif serta terus bergandeng tangan untuk terus melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat dan daerah,” tutup Gubernur.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
