Secara normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya di UU Nomor 3 Tahun 2024 serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, tidak ada larangan eksplisit secara nasional yang menyatakan ASN dilarang menjadi anggota BPD, dengan catatan tidak merangkap sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa. Namun, ASN yang ingin mencalonkan diri wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi asal, dan keanggotaan di BPD tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan serta kewajiban jam kerja ASN yang bersangkutan. Aturan teknis di tingkat daerah juga dapat berbeda-beda tergantung Perda atau Perbup masing-masing kabupaten/kota.
Tidak hanya ASN, Yerim juga menekankan bahwa masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap lain yang mengikat juga perlu dipertimbangkan. “BPD adalah DPR-nya di desa. Ia harus hadir dalam rapat-rapat, mulai dari pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hingga menangani pengaduan masyarakat. Semua itu harus dihadiri oleh anggota BPD,” jelasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
