Hal yang sama berlaku dalam menyikapi program pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, maupun Sekolah Rakyat perlu dinilai berdasarkan tujuan, pelaksanaan, manfaat, dan kendala yang benar-benar ditemukan. Dukungan tidak boleh menghilangkan ruang evaluasi, sementara penolakan juga tidak seharusnya lahir dari informasi yang belum diverifikasi.
Publik berhak mempertanyakan ketepatan sasaran, efektivitas anggaran, kualitas pelaksanaan, dan dampak suatu program. Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru diperlukan agar kebijakan tidak berhenti sebagai rancangan, tetapi memberikan manfaat nyata. Sebaliknya, penilaian yang mengabaikan fakta dan konteks hanya akan mengaburkan persoalan yang sebenarnya perlu diselesaikan.
Dengan demikian, ukuran sikap kritis bukan terletak pada kerasnya pernyataan atau tajamnya penolakan, melainkan pada kekuatan argumentasi dan kemampuannya mendorong perbaikan.
Aksi Massa Bukan Pengganti Proses Berpikir
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
