Sementara itu, delapan Ranperda lainnya yang juga telah selesai dibahas dan disetujui bersama meliputi:
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026–2046.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
6. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Penyelenggaraan Angkutan.
8. Penyelenggaraan Parkir.
Dengan demikian, terdapat sembilan Ranperda yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD Kabupaten Rote Ndao, termasuk Ranperda APBD Induk Tahun Anggaran 2027.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, tahapan selanjutnya adalah proses harmonisasi dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama, Pemerintah Daerah akan menyampaikan Ranperda – Ran perda tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan harmonisasi dan evaluasi paling lambat tiga hari kerja setelah tanggal penandatanganan berita acara.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
