Meski pengelolaan SMK berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTT, Agnes menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten TTS tetap memiliki tanggung jawab moral sebagai koordinator dan pendukung pengembangan pendidikan kejuruan. Ia juga menyampaikan rasa bangga karena Kabupaten TTS menjadi salah satu daerah dengan jumlah SMK terbanyak di Provinsi NTT, sejalan dengan luas wilayah dan jumlah peserta didik yang besar.
Dalam arahannya, Agnes memaparkan tiga poin penting untuk pengembangan pendidikan kejuruan di Kabupaten TTS. Pertama, perlunya kesesuaian (link and match) antara kurikulum pendidikan dengan potensi lokal daerah, seperti sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri kreatif tenun ikat.
Ia berharap SMK tidak hanya terpaku pada kurikulum nasional, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kedua, kami mendorong penguatan jiwa kewirausahaan bagi seluruh siswa agar mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Saat ini kita tidak boleh hanya menunggu lapangan pekerjaan dari pemerintah, tetapi harus mampu menciptakannya sendiri,” tegas Agnes.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
