Ungkapan dalam teks Jawa itu adalah cara Jokowi mencari kebajikan dalam membatasi kekuasaan nirkekerasan yang dipengaruhi oleh konteks kesadaran dan memori kolektif sebagai pemimpin yang lahir dari ibu kandung budaya Jawa. Ungkapan falsafah atau piwulang Jawa itu bukan berarti ia ingin bertindak seperti raja-raja Jawa dengan kekuasaan yang tak terbatas. Justru ungkapan itu mengingatkan kita semua bahwa kekuasaan itu terbatas, tidak absolut, dan tidak bisa semena-mena karena diatur oleh undang-undang.
Politik sendiri memang berkaitan dengan budaya dan identitas. Setiap pemimpin politik akan membawa identitas masing-masing. Identitas yang tidak terkelola dengan baik dan tanpa struktur politik yang membatasi kekuasaannya bisa mengakibatkan terjadinya sistem politik seperti pada masa Orde Baru, yang dikhawatirkan Seno, yang merefleksikan kekuasaan raja-raja Jawa pada masa lalu.
Kekuasaan dan kepemimpinan adalah dua hal yang saling berkaitan. Kekuasaan adalah akibat sekuler dari peristiwa politik sebagai hubungan antar-manusia, yang dibingkai secara moral lewat kebijaksanaan seorang pemimpin. Dari sisi moral, kekuasaan itu tidak boleh semena-mena. Kekuasaan butuh kepemimpinan moral yang bisa memahami dan mendengarkan orang lain. Sementara itu, kepemimpinan juga butuh moral yang dapat membimbing kekuasaannya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
