Meski demikian, publik kini menantikan keseriusan pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan tersebut. Sebab, pejabat yang menduduki jabatan publik tidak hanya dituntut menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga harus menjaga integritas, etika, dan kehormatan sebagai aparatur sipil negara.
Sorotan masyarakat semakin menguat karena persoalan ini menyangkut dugaan pelanggaran etika seorang pejabat pemerintahan. Karena itu, proses pemeriksaan diharapkan berjalan secara objektif, transparan, dan tidak berhenti sebatas pemeriksaan administratif.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan BKPSDM bersama Pemerintah Kabupaten TTS, termasuk bentuk tindakan yang akan diambil apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Flobamora-News.Com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
