Permintaan audit mulai tahun 2022 bahkan 2020 juga masuk akal. Dugaan penyelewengan yang terjadi bertahun-tahun perlu diteliti secara menyeluruh untuk menemukan akar masalah dan menentukan tanggung jawab yang tepat.
Audit hanya untuk tahun 2024 dan 2025 tidak akan memberikan gambaran komprehensif mengenai perjalanan penggunaan dana desa yang dinilai tidak transparan.
Ancaman masyarakat untuk melakukan konsolidasi jilid kedua dan turun ke jalan adalah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.
Ini menunjukkan bahwa saluran hukum dan mekanisme pengaduan yang seharusnya berjalan dengan baik belum mampu memberikan rasa keadilan yang diharapkan.
Pemerintah daerah, Inspektorat, dan Kejaksaan perlu segera mengambil langkah kongkrit: mempercepat audit dengan cakupan tahun yang sesuai, memberikan transparansi terkait perkembangan proses pengaduan, dan menindaklanjuti temuan dengan tegas tanpa pandang bulu.
Kasus Desa Spaha seharusnya menjadi momentum untuk mereformasi sistem pengaduan dan penanganan kasus terkait keuangan desa di TTS.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
