“Kami sangat mempertanyakan, di mana peran serta pengawasan pemerintah daerah selama aktivitas ini berlangsung berbulan-bulan? Mengapa pengangkutan hingga penimbunan BBM subsidi dalam jumlah yang sangat besar bisa berjalan bebas berbulan-bulan lamanya tanpa ada tindakan pencegahan maupun pengawasan yang serius dari pemerintah?,” tegas Ketua PERMASA Kupang, Ama Dominggus Dara, dalam pernyataannya.
Lebih lanjut disampaikan, kegagalan sistem pengawasan ini berdampak langsung dan sangat menyakitkan bagi masyarakat luas. Akibat ulah oknum yang memanfaatkan subsidi negara demi keuntungan pribadi, rakyat terpaksa harus membeli BBM dengan harga yang melambung tinggi dan tidak wajar. Posisi yang paling dirugikan dan menjadi korban utama dari praktik kejam ini adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, para nelayan, petani, serta pengendara kendaraan bermotor yang sangat menggantungkan hidup pada ketersediaan BBM bersubsidi.
Oleh karena itu, PERMASA Kupang mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti hanya pada penindakan terhadap pelaku lapangan saja. Pihak kepolisian diminta mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu, pihak pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), maupun pihak-pihak lain yang diduga turut berperan serta melancarkan praktik kejahatan ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
