Ia menyayangkan sikap Dinas Sosial yang dinilainya pasif dan kurang responsif, padahal sebagai pemberi Pokir, dirinya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap program berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran.
“Kalau saat itu ada tanggapan baik dari dinas, seharusnya mereka mengonfirmasi langsung kepada saya sebagai pemberi Pokir DPRD,” ujarnya.
Namun hingga persoalan tersebut muncul ke permukaan publik, Askenas mengaku belum pernah menerima klarifikasi resmi dari pihak Dinas Sosial. Situasi ini membuatnya menilai bahwa persoalan tersebut seolah dianggap sepele dan dibiarkan tanpa penjelasan yang jelas.
“Tidak ada tanggapan dari dinas. Saya berpikir mungkin persoalan ini dianggap hal biasa. Karena itu saya naikkan ke media, supaya masyarakat tidak berpikir saya ikut bermain,” tandasnya.
Askenas menekankan, langkahnya membuka persoalan ini ke publik bukan untuk mencari sensasi, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga integritas lembaga DPRD. Ia juga meminta agar Dinas Sosial dan PPK tidak sekadar membantah di ruang publik, tetapi berani membuka data secara transparan mulai dari mekanisme pengadaan, spesifikasi barang, hingga rincian penggunaan anggaran Dana Pokir yang kini menjadi sorotan publik.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
