Oleh: Marno Neno Bunda (Mahasiswa Peternakan UNDANA)
Sistem pemeliharaan sapi di Pulau Timor masih didominasi oleh model ekstensif tradisional yang melepas bebas ternak di padang penggembalaan, semak belukar, dan hutan untuk mencari makan secara mandiri. Data penelitian Hilakore, Pratas, Sigit, dan Wiradarya (1997) menunjukkan bahwa populasi sapi Bali di Pulau Timor mencapai 85 persen dari total sapi potong di Nusa Tenggara Timur, dan 70 persen di antaranya dipelihara secara ekstensif dengan dilepas di padang penggembalaan umum tanpa campur tangan pemiliknya. Model ini telah menjadi bagian dari budaya agraris masyarakat lokal selama beberapa generasi, namun menyimpan risiko serius terhadap kualitas genetik sapi lokal. Minimnya kontrol manusia terhadap pola perkawinan menyebabkan perkawinan acak tanpa seleksi pejantan unggul, sehingga membuka peluang besar terjadinya perkawinan sedarah atau inbreeding pada populasi sapi. Dalam sistem seperti ini, peternak hanya bertugas mengawasi dan menggiring sapi ke sumber air, tanpa melakukan pencatatan silsilah atau intervensi reproduksi yang memadai. Akibatnya, kualitas genetik sapi lokal, terutama Sapi Bali Timor yang telah beradaptasi selama hampir satu abad, terus mengalami degradasi dari generasi ke generasi. Permasalahan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan populasi sapi lokal, tetapi juga menurunkan daya saing produk peternakan NTT sebagai lumbung sapi nasional. Diperkirakan, tekanan biologis ini akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya populasi sapi dalam ruang ekologis yang sama tanpa tata kelola genetik yang terencana. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme genetik yang terjadi pada sapi serta intervensi kebijakan yang tepat untuk memutus siklus degradasi ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
