“Pencopotan dari jabatan Plt. Camat saja belum cukup dan tidak boleh menjadi titik akhir. Ini bukan sekadar pelanggaran etik administrasi kepegawaian biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan penindasan martabat kemanusiaan. Lebih parah lagi, ada persoalan penguasaan aset truk milik korban selama dua tahun tanpa pembayaran yang jelas. Ini sudah mengarah pada dugaan kesewenang-wenangan dan penggelapan. Bupati TTS harus bersikap tegas tanpa kompromi ,” ujar Bensanu dengan tegas.
GMNI TTS memandang bahwa impunitas terhadap pejabat bermental bejat hanya akan merusak citra pelayanan publik di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Oleh karena itu, GMNI TTS secara kelembagaan menyatakan sikap dan mendesak lima hal berikut:
Pertama, Transparansi Pemeriksaan Disiplin Berat: Meminta Bupati TTS dan Tim Pemeriksa Pemkab TTS untuk membuka secara transparan perkembangan serta hasil akhir pemeriksaan lanjutan terhadap SN, serta memastikan sanksi administratif dijatuhkan secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


