Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Yabes mendorong Pemkab TTS, Polres TTS, dan Pertamina memperkuat koordinasi pengawasan, termasuk melakukan pemeriksaan berkala di SPBU serta menelusuri lokasi yang diduga digunakan untuk menyimpan atau memperjualbelikan BBM secara tidak sesuai ketentuan.
Ia juga meminta agar efektivitas tim pengawasan BBM dievaluasi, terutama terkait dukungan anggaran operasional, pembagian tugas, koordinasi lintas instansi, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan dan pemberian sanksi perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga mencakup pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyaluran BBM.
Pengawasan yang konsisten dan transparan dinilai penting agar distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan tertib, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
