Soe-flobamora-news.Com Pra-Musrenbang Tematik Stunting (Rembuk Stunting) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 digelar di aula gunung Mutis kantor Bupati Timor tengah selatan pada rabu, (19/11/2025).
Kegiatan pra-Musrembang buka langsung oleh Wakil Bupati TTS Jhoni Army Konay di dampingi oleh Sekda Seperius E.Sipa serta di hadiri oleh
Kegiatan Pra-Musrenbang Tematik Stunting Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Peserta yang hadir meliputi OPD Kabupaten, FORKOMPINDA, PKB, Kementerian Agama, Ketua TP-PKK NTT, Ketua TP-PKK Kabupaten TTS, Ketua DWP Kabupten TTS, LSM/NGO, Tokoh Agama, Camat, Danramil, Kapolsek, para Kepala Desa, dan Kepala UPT Puskesmas.
Rembug Stunting merupakan forum musyawarah antara kader kesehatan, PAUD, masyarakat desa, unsur-unsur lainnya dengan pemerintah desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di desa khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di desa. Kegiatan Pra-Musrenbang Tematik Stunting bertujuan untuk mengajukan anggaran dana stunting tahun 2026 yang dihadiri oleh Camat, Kasie PMD, Kasie Pemberdayaan Ekonomi, PKB, KPM serta seluruh kader dan tokoh masyarakat .
Sambutan Wakil Bupati TTS Jhoni Army Konay, S.H,.M.H dalam sambutan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan yang sangat penting ini. Saya berharap, melalui kegiatan ini, komitmen dan partisipasi dari seluruh pihak yang hadir dapat kembali diperkuat dalam upaya menanggulangi permasalahan stunting di Kabupaten Timor tengah selatan.
Lanjut Wabup TTS bahwa Seperti yang kita ketahui bersama, stunting merupakan salah satu permasalahan krusial dalam pembangunan nasional. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada kemampuan kognitif yang kurang maksimal. Kondisi ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar anak berada di bawah rata-rata, yang pada akhirnya berakibat pada prestasi sekolah yang buruk.
Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan prevalensi stunting yang tinggi. Berdasarkan data SSGI tahun 2024, prevalensi stunting di kabupaten kita mencapai 56,8%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi NTT (17,07%) maupun angka nasional (19,8%).
Untuk mencapai target penurunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2026, yaitu sebesar 51,8%, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang wajib dilaksanakan, antara lain:
1. Fokus pada Siklus 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program pencegahan stunting harus dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Ibu hamil wajib memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali di fasilitas kesehatan, melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan, serta menjaga status gizi anak agar tetap baik dan menghindarkannya dari penyakit infeksi. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak dan remaja yang sehat. Khusus untuk remaja putri, pemerintah wajib memberikan tablet tambah darah 1 kali setiap minggu untuk mencegah anemia.
2. Mengalokasikan Anggaran Melalui APBD. Alokasi anggaran baik untuk intervensi sensitif maupun spesifik yang tersebar pada perangkat daerah yang memiliki program konvergensi.
3. Mewajibkan Penganggaran APBDes. Setiap desa wajib menganggarkan 20% dari APBDes untuk kegiatan yang menyasar penanggulangan stunting.
4. Sinergi dan Kolaborasi. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, serta dengan LSM/NGO dan pihak swasta dalam upaya penanggulangan stunting.
Wabup juga menyampaikan bahwa dengan percepatan pelaksanaan strategi di atas, diharapkan penurunan stunting dapat menyasar kelompok sasaran, yaitu ibu hamil/menyusui, bayi di bawah usia 2 tahun, bayi di bawah usia 5 tahun, remaja putri, calon pengantin, serta rumah tangga/masyarakat. Dengan demikian, target prevalensi stunting di tahun 2026 dapat dicapai.
Saya berharap kehadiran Bapak/Ibu sekalian pada kegiatan ini dilandasi semangat untuk membawa Kabupaten Timor Tengah Selatan keluar dari persoalan stunting. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan pemikiran yang cerdas, inovatif, komprehensif, dan implementatif, yang dapat ditindaklanjuti oleh Bapak/Ibu sekalian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini. Tutup Wabup Army Konay.
Dalam kegiatan pra-Musrembang juga di hadiri oleh Ketua TP-PKK Provinsi NTT, Mindrivari Astiningsih Laka Lena, menyampaikan bahwa dalam upaya mengatasi stunting, prioritas utama dalam pemberian makan, baik di rumah, pesta, maupun acara adat, haruslah diberikan kepada ibu hamil dan anak-anak terlebih dahulu. Kemudian, barulah giliran ayah dan anggota keluarga lainnya.
Lebih lanjut Ketua TP PKK NTT menjelaskan bahwa untuk meningkatkan cakupan imunisasi terhadap anak-anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:
Warga masyarakat harus didorong untuk memanfaatkan pelayanan di Posyandu, terutama ibu hamil dan balita.
KetuaTP.PKK Provinsi NTT juga menyampaikan bahwa TP.PKK NTT bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan imunisasi yang akan dimulai bulan ini untuk
mengidentifikasi Anak Belum dan Kurang Imunisasi, (Zero Dose) atau anak yang belum pernah menerima satu pun vaksin.Anak yang belum menyelesaikan semua dosis vaksin wajib selesaikan, karena identifikasi ini penting untuk memastikan agar anak-anak terlindungi dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan vaksin, seperti difteri, tetanus, dan campak. “Ungkap Ketua TP.PKK provinsi NTT Mindrivari Astiningsih Laka Lena”.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
