Warga Usapitmam’apa Adukan Kades Loli ke DPRD TTS, Komisi I Siap Panggil Yupiter Mella

Avatar photo
IMG 20261021 141902

 

“Kami datang ke sini karena sudah tidak tahan. Kepala desa yang seharusnya melindungi kami, justru menganiaya kami di depan aparat. Kami minta DPRD bertindak tegas,” ujar salah seorang tokoh adat dalam forum audiensi.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

 

 

 

Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua Komisi I DPRD TTS, Marthen Natonis, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga melalui mekanisme kelembagaan DPRD.

 

Ia memastikan Komisi I akan memanggil Kepala Desa Loli, Yupiter Mella, untuk memberikan klarifikasi secara langsung terkait persoalan yang diadukan masyarakat.

 

“Kami berkomitmen dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Desa Loli, Yupiter Mella, untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan Komisi I DPRD TTS. Tidak hanya soal dugaan penganiayaan warga di halaman Mapolsek Polen, tetapi juga terkait berbagai persoalan tata kelola pemerintahan di Desa Usapitmam’apa yang diadukan masyarakat,” tegas Marthen Natonis usai menerima aspirasi warga di Kantor Komisi I DPRD TTS.

 

Baca Juga :  Soe,Flobamora-News.Com || [Sabtu 28/02026 || – Terkait pemberitaan yang beredar di media sosial mengenai kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), telah mendapatkan tanggapan dari kuasa hukum Arman Tanono S.H yang mewakili masyarakat desa setempat. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD TTS telah menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap penjadwalan untuk memanggil Kepala Desa Spaha terkait kasus tersebut. Dalam pernyataannya, kuasa hukum masyarakat Desa Spaha menegaskan bahwa pihaknya menginginkan Komisi I DPRD TTS tidak menangani kasus ini secara sepihak atau sebelah mata. "Kami meminta agar Komisi I tidak hanya memanggil Kepala Desa Spaha saja, tetapi juga mengundang kami sebagai pelapor untuk bersama-sama menghadiri audensi dengan DPRD – tanpa perlu adanya permohonan khusus dari masyarakat," ujarnya. Menurut kuasa hukum tersebut, masyarakat Desa Spaha menduga bahwa kasus yang mereka laporkan tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. "Kami melihat seolah-olah kasus Desa Spaha justru mendapatkan 'pujian' di tangan DPRD, karena hingga saat ini belum ada tanggapan yang konkret. Bahkan Bupati TTS juga belum memberikan respon yang jelas," katanya dengan nada tegas. Ia menambahkan, pihaknya merasa bahwa pemerintah daerah dan DPRD TTS tampaknya tidak tegas terhadap Kepala Desa Spaha. "Seolah-olah PEMDA dan DPRD TTS adalah 'singa ompong' di mata Kades Desa Spaha. Sampai sekarang belum pernah ada panggilan resmi, padahal jika melihat kasus kades-kades lain yang bermasalah, Bupati dan DPRD TTS langsung mengambil tindakan dengan memanggil mereka. Namun untuk kasus Desa Spaha, semua pihak tampak diam dan membisu," jelasnya. Dalam waktu dekat, pihak masyarakat Desa Spaha juga berencana untuk bertemu langsung dengan Bupati TTS. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meminta agar Bupati segera memberikan instruksi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPMD) untuk mencopot sementara Kepala Desa Spaha dari jabatannya hingga kasus dugaan penyelewengan dana desa tuntas. "Kami khawatir dan menduga bahwa oknum Kades tersebut akan menggunakan kekuasaan yang ada untuk menghalalkan segala cara demi meloloskan diri sebagai terlapor dalam kasus yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Soe. Ini adalah bentuk abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang tidak dapat kami biarkan terus berlanjut," pungkas kuasa hukum tersebut.