Menanggapi polemik yang berkembang mengenai keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan BPD, Yerim menyampaikan pandangannya.
“Jika saya tidak salah, perlu kita cek kembali, ASN tidak dibolehkan menjadi anggota BPD. Karena tugas dan fungsi BPD itu melekat. Anggota BPD harus benar-benar mendedikasikan dirinya untuk melayani di desa. Tidak bisa pada saat yang sama seseorang menjalankan tugas sebagai ASN di tempat lain dan juga menjadi anggota BPD,” tegasnya.
Ia menambahkan, BPD memiliki kantor dan tempat kerja di desa, dengan kegiatan yang berlangsung setiap hari. “Bagaimana nanti kegiatan-kegiatan di desa jika ia harus juga hadir di kantornya sebagai ASN? Itu tidak bisa,” ujarnya.
Pernyataan ini juga disampaikan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) selaku dinas teknis melakukan pengecekan ganda terhadap setiap calon yang mendaftar. “Ini harus menjadi catatan kritis. Lakukan pengecekan dan pengecekan ulang, sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan,” pesannya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
