Yerim juga menyoroti fenomena di mana dari lima anggota BPD, hanya satu atau dua orang yang aktif bekerja, sementara yang lain, termasuk yang memiliki pekerjaan lain atau sudah lulus P3K, jarang hadir.
“Kondisi seperti itu bisa dikategorikan sebagai kekosongan jabatan karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini harus dievaluasi. Ruang ini ada untuk kita lakukan evaluasi sekaligus mengisi kembali kekosongan tersebut agar fungsi kontrol dan pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa tidak terabaikan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengambilan keputusan di BPD mensyaratkan kehadiran anggota secara lengkap agar mencapai kuorum dan berjalan secara demokratis. “Karena itulah jumlah anggota BPD ditetapkan ganjil, agar keputusan tidak berakhir seimbang harus ada satu suara yang menentukan. Semua itu hanya bisa berjalan maksimal jika setiap anggota benar-benar hadir dan menjalankan fungsinya di desa setiap hari,” pungkas Yerim Yos Fallo.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
