Bupati Belu, Willybrordus Lay saat Memimimpin Upacara Bendera Perayaan Hardiknas Kabupaten Belu 2025
Belu,flobamora-news.com– Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), menampilkan nuansa berbeda dari biasanya. Di tengah lantunan lagu kebangsaan dan semangat para pelajar yang mengiringi upacara bendera di Lapangan Umum Simpang Lima Atambua, Bupati Belu, Willybrordus Lay, menyampaikan pesan penting tentang perhatian terhadap nasib para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Belu.
Tema Hardiknas tahun ini, “Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, mendapat interpretasi baru dari Bupati Belu. Bupati Belu menekankan perlunya perhatian khusus terhadap keselamatan dan kesejahteraan para PMI, khususnya yang berasal dari Kabupaten Belu. Hal ini mengingat meninggalnya puluhan TKW asal NTT yang dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.
Data yang dirilis oleh Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga April 2025, sebanyak 49 PMI asal NTT telah dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Mayoritas dari mereka adalah PMI non-prosedural, yang berangkat tanpa dokumen resmi dan menghadapi risiko besar di negara tujuan. “Keadaan ini sangat memprihatinkan. Meninggalnya puluhan TKW asal NTT menunjukkan bahwa permasalahan migrasi ilegal masih menjadi tantangan besar. Kita tidak boleh biarkan ini terus terjadi. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengurangi risiko migrasi ilegal dan melindungi warganya yang ingin bekerja di luar negeri,” tegas Bupati Belu.
Menanggapi tragedi tersebut, Bupati Belu menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu akan meningkatkan program pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja migran. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para calon PMI sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di negara tujuan dan mengurangi risiko migrasi ilegal. “Kami akan meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi calon tenaga kerja migran asal Kabupaten Belu. Melalui program ini, kami berharap dapat membantu para calon PMI mendapatkan pekerjaan yang layak dan aman di luar negeri,” jelas Bupati Belu dalam amanatnya, Jumat (2/5/25)
Bupati Belu juga mengajak seluruh elemen pendidik dan masyarakat untuk mendukung program tersebut. Ia menekankan bahwa peran serta semua pihak sangat penting dalam menyukseskan program pelatihan kerja ini. “Kami butuh dukungan dari semua pihak, terutama para pendidik dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjamin keselamatan dan kesejahteraan para Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Belu,” ajaknya.
Selain pelatihan kerja, Pemerintah Kabupaten Belu juga akan meningkatkan sosialisasi tentang migrasi prosedural dan bahaya migrasi ilegal. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko migrasi ilegal dan mengarahkan mereka untuk memilih jalur migrasi yang aman dan berkelanjutan. “Melalui sosialisasi dan pelatihan, kami berharap dapat mengurangi angka migrasi ilegal dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan para Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Belu,” ungkap Bupati Belu.
Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Belu merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan migrasi ilegal yang masih merajalela di NTT. Peran serta semua pihak sangat diharapkan dalam mendukung program ini sehingga tujuan untuk mengurangi risiko migrasi ilegal dan melindungi para PMI asal Kabupaten Belu dapat tercapai.
Upacara Hardiknas di Kabupaten Belu menjadi momen penting untuk merenungkan arti pendidikan dan membangun komitmen bersama dalam melindungi generasi muda, khususnya para calon Pekerja Migran Indonesia, agar mereka dapat mengejar cita-cita dengan aman dan terlindungi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
