Secara aturan, penggembalaan di kawasan hutan tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti secara hukum. Namun Semuel menyatakan pihaknya masih memberi kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
“Kami tidak sekadar ingin menyampaikan aturan, kami juga ingin mendengar dari masyarakat. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga kawasan ini? Jangan sampai kita hanya memikirkan ternak, sementara tanaman yang telah ditanam dengan biaya besar dibiarkan rusak,” tegasnya.
Pihak kehutanan menegaskan bahwa sosialisasi ini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari solusi bersama. Kawasan Perhutanan Sosial seluas 314 hektar ini dikelola oleh Gapoktan Ora Et Labora dan akan dibagi ke dalam beberapa zona: konservasi dan perlindungan, rehabilitasi, pertanian dan pemanfaatan, serta zona penggembalaan yang jelas batasnya.
“Pemerintah tidak menutup akses warga untuk memanfaatkan kawasan ini. Kuncinya satu: kita bagi zona, kita sepakati aturannya, lalu kita jaga bersama. Kalau tanaman rehabilitasi rusak, kita semua yang rugi. Kalau kawasan ini terjaga dan dimanfaatkan dengan bijak, manfaatnya kembali untuk kita semua, termasuk anak cucu kita,” pesan Semuel K. Boru.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.