– Meminta Komisi II terus mengawal rekomendasi DPRD tahun 2025 yang memprioritaskan pengusaha lokal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II Habel Apeles Hotty mengapresiasi keberadaan HP2T dan menyatakan bahwa organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah. “Kami akan segera memanggil dinas terkait untuk memberikan klarifikasi terkait kuota sapi tahun 2026,” tegasnya.
HP2T juga menyampaikan bahwa jika pengeluaran sapi tetap dipaksakan tanpa penyelesaian masalah, akan mengambil langkah lanjutan seperti melakukan audiensi dengan Gubernur NTT untuk meminta pembatalan kuota sapi tahun 2026. Selain itu, asosiasi berencana memfasilitasi aksi simbolik dengan memobilisasi 100 ekor sapi ke Kota Soe – 40 ekor di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 30 ekor di Kantor Bupati TTS, dan 30 ekor di Kantor DPRD TTS.
Asosiasi juga menegaskan agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti tahun 2025, di mana rekomendasi pengeluaran sapi berasal dari TTS namun pemeriksaan ternak dilakukan di Kabupaten Kupang. Mereka berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius agar potensi sektor peternakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat lokal.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












