Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko
Sabtu pagi, 1 November 2025. Baru saja saya menerima kabar gembira dari Sahara.
Seorang teman mantan diplomat Maroko di Indonesia, dari ibukota Rabat mengirimkan sebuah pesan via WhatsApp kepada saya yang sedang berada di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
“Perjuangan kita membuahkan hasil, Saudaraku,” tulis Mostafa Nakhlaoui.
“Sahara telah resmi diakui sebagai bagian dari Kerajaan Maroko. Dewan Keamanan PBB memilih proposal otonomi Sahara dan menolak referandum,” tulisnya lagi.
“Ini kemenangan Anda juga,” tambahnya.
Saya mengenal Mostafa lebih dari satu dekade lalu. Sebagai diplomat Maroko dia aktif mempromosikan kedaulatan Maroko atas Sahara.
Dia juga yang membantu saya sehingga dilibatkan Kerajaan Maroko sebagai petisioner di Komisi IV PBB di New York yang membahas isu dekolonisasi sejumlah wilayah di muka bumi termasuk Sahara Barat — yang kini resmi menjadi Sahara Maroko.
Saya mengenal konflik ini saat mengambil mata kuliah POLS 633 International Conflict Resolution di jurusan Ilmu Politik di University of Hawaii at Manoa (UHM). Prof. Carolyn Stephenson yang mengampu mata kuliah itu meminta kami memilih satu konflik untuk dibahas dalam tugas akhir.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
