Lomba Pamer Pakaian di Atas Penderitaan Rakyat

Avatar photo
IMG 20260813 WA0005

Kemerdekaan bukan milik mereka yang mampu membeli pakaian mahal.

Kemerdekaan juga bukan milik mereka yang berdiri di panggung kehormatan.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

Kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaannya sederhana: sudahkah rakyat benar-benar merdeka?

Sebab sebuah bangsa boleh saja merayakan 81 tahun kemerdekaan dengan meriah. Bendera boleh berkibar di setiap sudut negeri. Panggung boleh berdiri megah. Pejabat boleh tampil dengan pakaian terbaik.

Tetapi jika masih ada rakyat yang tidak mampu makan dengan layak, anak yang tidak bisa sekolah, keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem, dan masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dasar secara layak, maka kita patut bertanya : Apa arti kemerdekaan bagi mereka?

Jangan sampai kita hanya merdeka dari penjajahan bangsa asing, tetapi sebagian rakyat masih merasa dijajah oleh kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakpedulian.

Dan yang paling menyakitkan, ketika rakyat sedang berjuang untuk hidup, kita justru sibuk lomba pamer pakaian di atas penderitaan rakyat.

Baca Juga :  Soe,Flobamora-News.Com || [Sabtu 28/02026 || – Terkait pemberitaan yang beredar di media sosial mengenai kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), telah mendapatkan tanggapan dari kuasa hukum Arman Tanono S.H yang mewakili masyarakat desa setempat. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD TTS telah menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap penjadwalan untuk memanggil Kepala Desa Spaha terkait kasus tersebut. Dalam pernyataannya, kuasa hukum masyarakat Desa Spaha menegaskan bahwa pihaknya menginginkan Komisi I DPRD TTS tidak menangani kasus ini secara sepihak atau sebelah mata. "Kami meminta agar Komisi I tidak hanya memanggil Kepala Desa Spaha saja, tetapi juga mengundang kami sebagai pelapor untuk bersama-sama menghadiri audensi dengan DPRD – tanpa perlu adanya permohonan khusus dari masyarakat," ujarnya. Menurut kuasa hukum tersebut, masyarakat Desa Spaha menduga bahwa kasus yang mereka laporkan tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. "Kami melihat seolah-olah kasus Desa Spaha justru mendapatkan 'pujian' di tangan DPRD, karena hingga saat ini belum ada tanggapan yang konkret. Bahkan Bupati TTS juga belum memberikan respon yang jelas," katanya dengan nada tegas. Ia menambahkan, pihaknya merasa bahwa pemerintah daerah dan DPRD TTS tampaknya tidak tegas terhadap Kepala Desa Spaha. "Seolah-olah PEMDA dan DPRD TTS adalah 'singa ompong' di mata Kades Desa Spaha. Sampai sekarang belum pernah ada panggilan resmi, padahal jika melihat kasus kades-kades lain yang bermasalah, Bupati dan DPRD TTS langsung mengambil tindakan dengan memanggil mereka. Namun untuk kasus Desa Spaha, semua pihak tampak diam dan membisu," jelasnya. Dalam waktu dekat, pihak masyarakat Desa Spaha juga berencana untuk bertemu langsung dengan Bupati TTS. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meminta agar Bupati segera memberikan instruksi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPMD) untuk mencopot sementara Kepala Desa Spaha dari jabatannya hingga kasus dugaan penyelewengan dana desa tuntas. "Kami khawatir dan menduga bahwa oknum Kades tersebut akan menggunakan kekuasaan yang ada untuk menghalalkan segala cara demi meloloskan diri sebagai terlapor dalam kasus yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Soe. Ini adalah bentuk abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang tidak dapat kami biarkan terus berlanjut," pungkas kuasa hukum tersebut.