“Jangan sampai jadi beban kita di tahun 2024, kalau kita nombok itu berakibat terganggunya perekonomian masyarakat. Sehingga di perubahan ini kita mencoba untuk mencicil minimal ada alokasi khusus untuk hibah baik ke TNI-Polri maupun KPU” jelasnya.
Senada dengan Ajo Bupu, Wakil Ketua ll DPRD Nagekeo Kristianus Dua menyebut, alasan lain yang menyebabkan anggaran ini berpotensi digeser adalah pihaknya belum mendapatkan evaluasi terhadap progam yang sama yang dilakukan oleh Desa. “Belum ada kesaksian yang meyakinkan kita bahwa Desa itu siap jika kita alokasikan ke Desa progam ini berjalan” ungkap Dia.
Dua Wea menyebut ada beberapa desa yang sudah mengaku keberatan jikalau anggaran ini dibebankan ke mereka karena belum terbiasa dengan progam serupa. “Dari APBDes iya, tapi dari APBD tentu mekanismenya beda lagi. Dengan limit waktu yang singkat itu juga hal yang tidak gampang” ungkap Filsuf ini menandaskan.
Mayoritas Kepala Desa Sangat Siap
Program bantuan Perumahan dialokasikan melalui desa ini ternyata sudah diwacanakan sejak awal tahun. Beberapa Kepala Desa yang ditemui mengaku sudah menentukan nama-nama penerima bantuan melalui musyawarah bersama masyarakat. “Iya ini kami lagi menunggu, masyarakat yang dapat juga tunggu, ini orang sudah pondasi muat baru pasir sampai sekarang tidak ada realisasinya tidak tau soalnya di mana” beber Kepala Desa Mulakoli Gerardus Bajo saat ditemui di Kantor Camat Boawae Selasa (26/09/2023).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
