Dikatakan Mira Pellu, sesuai target konsolidasi organisasi yang digariskan DPP Partai Golkar juga berbagai data yang diminta hanya Sumba Timur yang tidak memenuhi permintaan yang diminta DPD Partai Golkar NTT. Pertemuan tingkat propinsi baik yang dilakukan di Kupang atau daratan Sumba jarang dihadiri Ketua dan Sekretaris. Semua tahapan dan proses sudah dilakukan termasuk penugasan kepada Pak Hugo Kalembu dan Ibu Inche Sayuna untuk konsolidasi Golkar Sumba Timur bertemu Ketua dan pengurus DPD Partau Golkar Sumba Timur beberapa waktu lalu. “Hingga terakhir rapat koordinasi DPD Partai Golkar NTT tanggal 6 Januari hanya Sumba Timur yang tidak hadir atau menyampaikan laporan tanpa konfirmasi apapun, dilanjutkan pemanggilan secara khusus DPD Partai Golkar Sumba Timur oleh DPD I Golkar NTT yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 kemarin juga tidak diindahkan oleh Ketua dan Sekretaris Golkar Sumba Timur tanpa konfirmasi apapun. Berbagai gambaran inilah yang menyebabkan keputusan pemberhentian sementara ini diambil oleh DPD I Golkar NTT melalui rapat pleno DPD PG Prop NTT yang juga dihadiri oleh para senior Ketua dan anggota Wantim DPD Partai Golkat NTT dan sudah disampaikan dan disetujui DPP Partai Golkar, ujar Mira.
Meski demikian Mira menjelaskan DPD I Golkar NTT melalui Plt Ketua dan Plt Sekretaris yang sudah diberi SK Plt bertugas menjalankan roda Partai Golkar Sumba Timur dan segera berkoordinasi langsung dengan Pak Gideon dan seluruh keluarga besar Partai Golkar Sumba Timur. Surat resmi dari Plt Ketua dan Plt Sekretaris untuk memulai konsolidasi Partai Golkar di Sumba Timur sudah dilayangkan kepada semua pihak keluarga besar Partai Golkar Sumba Timur untuk dijadwalkan lebih lanjut.***llt
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
